Ad imageAd image

Optimalisasi Layanan, Pemkab Kudus Digitalisasi Desa

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 982 Views
2 Min Read
Kudus (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), mengupayakan digitalisasi desa sebagai salah satu upaya melakukan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat agar semakin mudah dan cepat.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie, mengatakan selama ini pemerintah desa sudah mempersiapkan perangkat lunak maupun keras untuk mendukung digitalisasi desa.

Hanya saja, katanya, masih ada kendala karena banyak data belum bisa diakses secara langsung oleh pemerintah desa, di antaranya terkait dengan data kependudukan maupun lainnya.

Ia berharap, dengan digitalisasi di desa setidaknya sejumlah pelayanan masyarakat di desa juga semakin mudah dan cepat.

BACA JUGA:   Pemkab Kudus Raih Penghargaan Digital Government Award dari Kementerian PANRB

Untuk menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan menggelar rapat khusus dengan asisten terkait tata kelola data di Pemkab Kudus.

“Kami ingin mencoba mencarikan solusinya secara utuh satu dengan yang lain,” ujarnya, pada Selasa (11/06/2024).

Prinsipnya, kata dia, dengan data yang baik dan terperinci akan mempermudah dalam melakukan banyak hal.

“Baik dari sisi perencanaan dan administrasi surat menyurat maupun yang lainnya,” ujarnya.

Ketika akses data yang dibutuhkan desa semakin mudah, diharapkan bisa mendukung kemudahan dalam perencanaan pembangunan di desanya masing-masing.

BACA JUGA:   Pemkab Kudus Pastikan Stok Bahan Pokok Jelang Idul Adha 1444 H

Asisten Pemerintahan Desa Sekda Kudus Adhi Sadono mendukung optimalisasi digitalisasi di desa, mengingat sumber daya manusia (SDM) di desa saat ini banyak yang berusia muda.

“Tentunya mereka juga paham soal teknologi informasi. Kalaupun belum paham tentunya bisa didik hingga mahir untuk mendukung program digitalisasi desa,” ujarnya.

Kebutuhan dari pemerintah desa saat ini, kata dia, terkait ketersediaan perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan seluruh desa untuk pelayanan masyarakat, terutama terkait surat-menyurat.

“Untuk mendukung program digitalisasi desa, tentunya juga harus ada payung hukumnya terkait tata naskah dinas, sehingga pelayanan bisa sama,” ujarnya.

BACA JUGA:   Pemkab Kudus Raih Peringkat 3 Bhumandala Award Kategori Informasi Geospasial Batas Desa
Share this Article