INDORAYA – Ombudsman Jawa Tengah (Jateng) mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang nantinya akan memangkas alokasi anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan seminar. Dengan ini kegiatan OPD pemerintah daerah bisa lebih diprioritaskan untuk pelayanan publik.
Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengatakan, pihaknya mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
“Di satu sisi efisiensi anggaran berdampak positif karena bisa meminimalisir belanja belanja yang sekiranya tidak penting,” katanya kepada Indoraya.news, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, kebijakan ini memiliki nilai positif karena alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan yang bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung untuk masyarakat, dipangkas.
Siti Farida mengatakan, pihaknya pernah mendapati ada sebanyak 1.200 kegiatan Pemkab Wonogiri yang dianggap kurang urgen dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Hemat kami kebijakan ini sangat penting bagi pemda untuk memfokuskan anggaran yang berdampak pada masyarakat,” ujar dia.
“Maka kami harap tentunya ada efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu untuk internal birokrasi seperti perjalanan dinas, jamuan-jamuan, seremonial, yang tidak langsung pada pelayanan publik,” imbuh Farida.
Di lain hal, Ombudsman Jateng juga mengingatkan bahwa kebijakan ini jangan sampai memotong anggaran belanja dan kegiatan yang sudah dialokasikan untuk pelayanan publik.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi ini sebaliknya berdampak pada masyarakat, misalnya ada pos-pos pelayanan publik yang seharusnya ada alokasi anggaran tapi justru berdampak (dipangkas),” ungkap Farida
Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, pihaknya siap mengikuti perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan atau efisiensi anggaran.
Pemprov Jawa Tengah telah membentuk tim untuk mulai menyiapkan teknis pelaksanaan efisiensi anggaran. Hal ini harus disesuaikan dengan Inpres efisiensi anggaran yang diteken Prabowo.
“Kami mengumpulkan Sekretaris Daerah dan seluruh OPD untuk mempelajari dulu dari instruksi perintah presiden itu. Jadi saat ini kami juga menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri,” kata dia, beberapa waktu lalu.