INDORAYA – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai penolakan tegas dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penganugerahan Insan Dakwah untuk Negeri Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026) malam.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Haedar menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah Kemendagri berpotensi membawa Indonesia melangkah mundur dari semangat reformasi 1998. Menurutnya, perubahan tersebut justru bisa membuka ruang polemik baru dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa salah satu capaian penting reformasi adalah penempatan TNI dan Polri langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari konsensus nasional yang telah disepakati bersama.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih mengalami reformasi dengan segala risiko dan hasilnya. Salah satu platform reformasi itu adalah menempatkan TNI dan Polri langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar saat ditemui di Unimus, Kamis malam.
Lebih lanjut, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap fokus pada substansi pembenahan reformasi, bukan sekadar mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.
Menurutnya, jika terdapat persoalan di tubuh Polri, TNI, maupun institusi negara lainnya, langkah yang tepat adalah melakukan reformasi internal secara serius dan berkelanjutan.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, dan komponen kebanggaan kenegaraan lainnya, sebaiknya dilakukan reformasi di dalam. Bukan dengan memindahkan ke bawah kementerian tertentu,” tegasnya.
Haedar juga menilai bahwa kementerian sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan internal, mulai dari reformasi birokrasi yang belum tuntas hingga persoalan korupsi. Oleh karena itu, ia khawatir wacana tersebut justru menambah kompleksitas persoalan, alih-alih menjadi solusi.
“Lebih baik tetap di bawah Presiden, lalu kekurangan dan problem yang ada kita benahi melalui reformasi internal,” katanya.
Ia berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap konsisten menjaga semangat dan platform reformasi 1998, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul kontroversi yang membuat rakyat bingung, arah bangsa ini ke mana,” ujar Haedar.
Sebagai penutup, Haedar menegaskan bahwa secara konstitusional posisi TNI dan Polri telah ditetapkan berada langsung di bawah Presiden melalui keputusan DPR.
“Itu sudah clear,” pungkasnya.
