INDORAYA – Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Asri Annas, mengatakan permintaan pihaknya agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023 mendatang tetap digelar.
Asri menyampaikan hal itu pada saat perkumpulan Kepala desa dari berbagai asosiasi, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hari ini dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa.
Selain itu, ia meminta Mendagri Tito Karnavian yang hadir langsung agar menegur Bupati menolak Pilkades serentak 2023.
“Tentu kepada Mendagri kami memohon agar secara langsung menegur Bupati-bupati yang tidak ingin melakukan Pilkades serentak di tahun 2023,” ujar Asri di GBK, Minggu (19/3/2023).
Adapun alasannya, ia tidak ingin kepala desa dipolitisir dalam Pemilu 2024 nanti. Asri juga menyinggung Bupati yang justru bertolak belakang dengan keinginan Kepala Desa.
“Kami tidak ingin Pak, agar Kepala Desa dipolitisir menjelang 2024. Benar atau tidak? Sehingga kami, temuan kami di lapangan, banyak Bupati yang lebih mementingkan melakukan pembentukan karteker Kepala Desa, dibandingkan melakukan pemilihan,” tuturnya.
“Kami tidak ingin Kades ini menjadi objek politik menghadapi 2024,” tegas Asri.
Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan pemerataan bangunan desa. Pemerintah, lanjut dia, bisa mengalokasikan 10% dana APBN untuk anggaran desa.
“Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujar Surta.
“Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?” ucapnya.