Ad imageAd image

MK Bakal Sidang Perdana Sengketa Hasil Pemilu 2024 pada 27 Maret

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 716 Views
2 Min Read
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan untuk memulai sidang perdana sengketa hasil pemilu (PHPU) 2024 pada Rabu (27/3) mendatang.

Hal itu, sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024 yang diteken oleh Ketua MK Suhartoyo pada tanggal 18 Maret 2023.

Peraturan tersebut mengatur mengenai tahapan awal, pemeriksaan kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti pemohon.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK memiliki waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pemilu 2024 sebelum membacakan putusan.

BACA JUGA:   Muhammadiyah Ingin Sengketa Pemilu 2024 Selesai di MK

Meskipun sidang perdana akan dimulai pada 27 Maret, namun batas waktu 14 hari kerja tersebut telah dimulai sejak 25 Maret, yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara.

Sejumlah pihak telah mengajukan permohonan PHPU ke MK sejak beberapa hari yang lalu. Tim kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendaftarkan gugatan sengketa pada Kamis (21/3).

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga mengajukan gugatan pada Sabtu (23/3) lalu.

BACA JUGA:   KPU Bentuk TIM Hukum untuk Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Kedua pasangan calon tersebut meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dengan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Mereka mengklaim bahwa pencalonan Gibran telah melanggar etika berat, terutama karena hubungan keluarganya dengan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang telah terbukti melanggar etika dalam putusan syarat usia minimal calon wakil presiden.

Mereka juga menuding adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Namun demikian, dalam sidang sengketa Pilpres 2024 nanti, Anwar sendiri telah dinyatakan tidak boleh terlibat, sesuai dengan Putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada 7 November 2023.

BACA JUGA:   Muhammadiyah Ingin Sengketa Pemilu 2024 Selesai di MK
Share this Article
Leave a comment