INDORAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan dugaan peredaran pupuk palsu di kalangan petani kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Laporan tersebut disampaikan Andi dalam pertemuan dengan Burhanuddin di Kejaksaan Agung pada Senin (16/12/2024).
“Ada pupuk palsu ini yang meresahkan petani, kita pupuk palsu ada 27 perusahaan, ada empat perusahaan kami sudah kirim ke penegak hukum, ini merugikan petani kita kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Amran di Kejagung.
Amran berharap Kejaksaan Agung segera mengambil tindakan tegas terhadap peredaran pupuk palsu ini, mengingat pupuk sangat penting bagi kelangsungan pertanian.
“(Pupuk) ini darahnya petani kita kalau tidak ada pupuk, tanaman mati. Tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan baik,” ucap dia.
Selain itu, Amran juga melaporkan adanya dugaan pungutan liar terkait pengiriman alat pertanian kepada petani. Ia menyebutkan bahwa beberapa petani melaporkan dimintai uang untuk mendapatkan alat pertanian yang seharusnya dikirim secara gratis oleh Kementerian Pertanian.
“Bahwa alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani, itu terkadang dimintai oknum tertentu, dalam artian bayar, kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar sampai, menurut laporan, ada bayar sampai Rp50 juta satu unit, ada yang bayar Rp3 juta untuk alat yang kecil. Padahal ini perintah Bapak Presiden diberikan secara gratis untuk alat pertanian,” tutur dia.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan memproses laporan terkait peredaran pupuk palsu dan pungutan liar tersebut.
“Kita akan ngumpulin data dulu, ya. Karena ini baru masuk, beliau juga baru tadi dapatnya dan akan kembangkan kita,” ujarnya.
Burhanuddin juga menyatakan Kejagung akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pasti (akan ditindak tegas), pasti. Anda akan tahu siapa saya, saya tidak akan pandang bulu siapapun,” ucap dia.
