INDORAYA – Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR RI mulai membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Pemerintah baru akan memulai. Oleh karena itu, KEM PPKF ini adalah KEM PPKF transisi di mana pemerintah saat ini dan DPR saat ini akan membahas untuk dilaksanakan bagi pemerintah dan DPR berikutnya,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2024).
Ia menuturkan dalam situasi transisi pemerintahan saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah selanjutnya. Komunikasi itu utamanya terkait hal-hal penting yang bakal diwadahi dalam KEM PPKF.
Apalagi, kebijakan fiskal memiliki peran yang luar biasa penting dan jadi pondasi kuat dalam pembangunan nasional.
“KEM PPKF dalam masa transisi juga berperan baik dan penting untuk menjaga kesinambungan, konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” imbuh Sri Mulyani.
Tak hanya itu, menurut KEM PPKF harus terus mampu merespons gejolak ekonomi jangka pendek, namun tetap menjaga konsistensi dalam jangka panjang.
Dalam KEM PPKF 2025, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun tersebut berada di rentang 5,1 persen hingga 5,5 persen. Target ini lebih tinggi dibanding APBN 2024 yang hanya 5,2 persen.
Sementara, pendapatan negara dan hibah ditargetkan berada di rentang 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kemudian, belanja negara ditargetkan berada di rentang 14,59 persen hingga 15,18 persen terhadap PDB.
Lalu, keseimbangan primer antara 0,3 persen hingga 0,61 persen terhadap PDB, defisit anggaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB, pembiayaan investasi 0,3 persen hingga 0,5 persen terhadap PDB, dan rasio utang 37,98 persen hingga 38,71 persen terhadap PDB.
