INDORAYA – Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pergerakan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan mencapai 119,5 juta orang. Perkiraan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Dudy menyampaikan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat tidak hanya berasal dari umat Nasrani yang merayakan Natal, tetapi juga dari pemeluk agama lain yang memanfaatkan periode libur panjang untuk berwisata maupun beristirahat.
“Pergerakan masyarakat pada masa liburan nataru tahun ini diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang,” ujar Dudy dalam acara Pembukaan Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Posko Nataru akan beroperasi selama 19 hari, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, dan berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Menurut Dudy, posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, serta respons di lapangan dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat waktu.
“Seluruh proses kebijakan dan pengendalian operasional pada masa Nataru ini harus dilaksanakan dengan standar yang tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Dudy mengungkapkan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan kepadatan mobilitas masyarakat. Daerah-daerah tersebut meliputi Jawa Tengah serta kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah Sumatra Utara.
“Jadi titik-titik tersebut walaupun tidak termasuk yang paling padat, namun kita selalu mengantisipasi karena bagaimana juga pergerakan di sana cukup banyak,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan angkutan Nataru, Dudy menekankan adanya empat aspek utama yang menjadi fokus perhatian. Pertama, aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.
“Seluruh jajaran wajib melakukan antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten untuk mencegah kejadian kecelakaan maupun fatalitas,” imbuhnya.
Kedua, penguatan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan selaras.
Ketiga, perhatian terhadap detail operasional, termasuk hal-hal kecil, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara menyeluruh.
Keempat, pemerintah diminta untuk selalu siap menghadapi ketidakpastian dan situasi tak terduga, terutama yang berkaitan dengan cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario serta langkah respons yang cepat dan tepat.
“Dengan berpegang pada empat poin tersebut, saya berharap penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali,” pungkasnya.
