INDORAYA – Kita mungkin sudah sering melihat banyaknya berita korupsi yang berseliweran di media sosial.hampir setiap bulannya, selalu ditemukan ada kasus baru yang membuat dahi berkerut dan jari-jari kita gatal ingin mengetik komentar penuh amarah. Jumlah yang dikorupsi pun bukan angka kecil tapi miliaran, bahkan triliunan rupiah.
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang diduga terlibat pungutan liar dalam proses sertifikasi keselamatan kerja. Kasus ini mengguncang publik karena melibatkan pejabat aktif kabinet. Belum reda, muncul pula dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, di mana KPK menyita uang tunai lebih dari Rp26 miliar serta sejumlah aset tanah dan kendaraan.
Kedua kasus itu kembali memancing gelombang kemarahan publik. Linimasa penuh dengan komentar: “Beginilah wajah pejabat kita!”, “Negara ini tak akan pernah bersih!”, “Hukum mati saja!” Tapi di tengah kemarahan yang membara itu, adakah dari kita yang pernah berhenti sejenak untuk berkaca?
Pernahkah kita “menitipkan” berkas agar dipercepat? Memberi amplop kecil supaya urusan lancar? Atau diam saja ketika anak teman mendapat nilai lebih karena “faktor kedekatan”? Inilah kontradiksi moral kita. mudah marah pada koruptor di layar kaca, tapi diam pada kolusi di sekitar kita. Marah pada “mereka” terasa aman, tapi menegur diri sendiri? Itu jauh lebih sulit.
Kemarahan yang Nyaman dan Abstrak
Koruptor kelas kakap mudah dibenci karena mereka punya nama, wajah, jabatan, dan angka fantastis di berita utama. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka, dan total kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka yang luar biasa, tetapi terasa jauh dan abstrak bagi masyarakat. Apa arti Rp1 triliun bagi seseorang yang berpenghasilan pas-pasan?
Karena terasa jauh, kemarahan terhadap korupsi besar tidak berisiko. Kita bisa mengecam di media sosial tanpa kehilangan apa pun. Kita bisa merasa bermoral tinggi tanpa harus melakukan tindakan nyata. Inilah bentuk “moralitas tanpa pengorbanan”. kita merasa seolah benar tanpa perlu repot menjadi benar.
Kolusi Sehari-hari yang Mematikan
Namun, wajah korupsi yang paling berbahaya justru yang paling akrab adalah kolusi kecil dalam keseharian. “Uang rokok” untuk tilang, “pelicin” untuk mempercepat layanan, “hadiah” bagi pejabat agar urusan tak dipersulit.
Menurut Global Corruption Barometer (Transparency International, 2020), sekitar 30% masyarakat Indonesia mengaku pernah membayar suap untuk layanan publik, dan 41% di antaranya terjadi di sektor kepolisian. Meski data ini beberapa tahun lalu, pola perilaku serupa tampak masih berlanjut hingga kini, terlihat dari masih seringnya kasus suap kecil diberitakan di media lokal.
Kita tahu itu salah, tapi punya segudang pembenara,yakni “Biar cepat.”, “Kalau tidak, bisa dipersulit.”, “Semua orang juga begitu.” Inilah yang disebut psikolog Albert Bandura sebagai moral disengagement mekanisme psikologis untuk mematikan rasa bersalah.
Kita mengganti kata “suap” menjadi “uang terima kasih”, membandingkan dosa kita dengan koruptor miliaran agar tampak sepele, atau menyalahkan sistem agar tak perlu menyalahkan diri sendiri. Lama-kelamaan, kita pun terbiasa. Dan kebiasaan itu menggerogoti nurani tanpa kita sadari.
Dilema Sosial: Terjebak Tapi Tidak Tak Berdaya
Di sinilah muncul yang disebut Social Dilemma of Corruption. Kita semua tahu sistem yang bersih itu ideal, tetapi ketika semua orang bermain kotor, orang jujur justru tampak bodoh.
Bayangkan seorang ayah yang anaknya butuh surat keterangan tidak mampu untuk beasiswa. Pejabat setempat meminta “uang administrasi tambahan”. Ia tahu itu salah, tapi jika tidak memberi, anaknya mungkin gagal mendapat bantuan. Inilah penjara dilema sosial. situasi di mana seseorang terpaksa berbuat salah demi bertahan di sistem yang sudah salah.
Namun, memahami tekanan ini bukan berarti kita membenarkannya. Justru di sinilah pentingnya membangun sistem yang tidak memaksa orang baik untuk berbuat curang. Di titik ini, kita harus mempertanyakan: sampai kapan kita akan terus mengorbankan integritas demi sekadar “selamat” dalam sistem yang bobrok?
Ketika Diam Jadi Bagian dari Masalah
The Broken Windows Theory menjelaskan bahwa kejahatan kecil yang dibiarkan adalah sinyal bahwa aturan bisa diabaikan dan itu membuka jalan bagi kejahatan besar. Begitu pula korupsi. Ketika suap kecil dianggap lumrah, kita sedang menanam benih bagi korupsi yang lebih sistematis.
Kita juga terjebak dalam logika “asal urusan beres”, padahal diam berarti menyetujui. Saat itu terjadi, kita bukan lagi korban sistem, melainkan bagian aktif dari sistem itu sendiri.
Kita kehilangan hak moral untuk marah pada koruptor, sebab dalam skala kecil, kita menjalankan logika yang sama yakni mengutamakan kepentingan pribadi di atas keadilan.
Mulai dari Diri Sendiri, Tapi Tak Berhenti di Situ
Perubahan tidak akan datang dari atas jika fondasi di bawahnya masih rapuh. Perang melawan korupsi memang harus dimulai dari keberanian pribadi untuk berkata “tidak” pada praktik yang salah, meski itu merepotkan. Menolak memberi “pelicin” mungkin memperlambat urusan, tapi setiap penolakan adalah bentuk perlawanan kita terhadap budaya busuk yang mengakar.
Akan tetapi, perjuangan tidak boleh berhenti di sini. Kejujuran individu saja tidak cukup. Kita juga harus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas sistemik dari pemangkasan birokrasi berbelit, publikasi biaya layanan secara terbuka, hingga perlindungan bagi pelapor (whistleblower).
Kemarahan publik terhadap koruptor besar seharusnya tidak berhenti di media sosial, tetapi menjadi tekanan nyata untuk membenahi sistem dengan mendukung gerakan antikorupsi, ikut mengawasi penggunaan anggaran publik, dan memilih pemimpin yang berintegritas.
Dari Kemarahan ke Keberanian
Kemarahan terhadap koruptor penting, tapi tidak cukup. Ia hanya menjadi teriakan kosong jika tak diiringi keberanian untuk membersihkan diri sendiri. Korupsi besar dimulai dari kompromi kecil. Dan bangsa ini baru akan sembuh ketika kita berhenti menganggap kejujuran sebagai tindakan nekat.
Perang melawan korupsi tidak dimulai dari ruang sidang. Ia dimulai dari keputusan pribadi dan kolektif untuk tidak menjadi bagian dari sistem itu. Karena sebelum kita menuntut pejabat bersih, barangkali yang paling perlu kita bersihkan lebih dulu adalah cermin di depan kita sendiri.
