INDORAYA – Massa mahasiswa yang melakukan aksi penolakan kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan menggantungkan almamater kampusnya di gerban Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (18/2/2025) sore.
Sejumlah jas almamater kampus di Kota Semarang digantung di pintu gerbang DPRD Jateng. Mulai dari UNDIP, UNNES, Unisulla, Unika Soegijapranata, Untag, dan berbagai kampus lainnya di Semarang.
Ini merupakan aksi simbolis sebagai bentuk keresahan mahasiswa atas mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Terlebih kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan akan berdampak pada sektor pendidikan.
Ratusan massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB. Selain membawa bendera organisasi masing-masing, mereka juga membentangkan poster bertuliskan “Indonesia Gelap,” “Indonesia Cemas,” dan “Satu Kata Lucu, Ndasmu.”
Kedatangan mahasiswa dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang membentuk pagar berdiri. Polisi juga telah menyiapkan mobil dalmas (pengendali massa) mencegah adanya kericuhan.
Dalam aksi ini mahasiswa menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran sektor pendidikan untuk dialihkan ke program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG jadi priotitas utama. Prabowo sudah menomor duakan pendidikan dan kesehatan. Efisiensi-efisiensi, apa-apaan ini kawan-kawan,” seru seorang orator massa aksi di atas mobil komando.
Dalam aksi ini massa aksi melemparkan kotoran sapi ke Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 17.00 WIB sore. Massa aksi mengeluarkan plastik yang berisi kotoran sapi lalu melemparkan dan melumuri pintu gerbang dengan kotoran binatang tersebut.
Kemudian pada pukul 17.20 WIB sore, mahasiswa berhasil masuk ke Gedung DPRD Jateng dan menyampaikan tuntutannya. Aksi ratusan mahasiswa ini berjalan dengan tertib dan kondusif.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Atha Ariq mengatakan, dampak kebijakan efisiensi terhadap alokasi anggaran sektor pendidikan memang masih simpang siur apakah terdampak atau tidak.
Namun dengan aksi ini para mahasiswa secara tegas menolak anggaran di sektor pendidikan seperti dana beasiswa KIPK dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) kampus dikorbankan untuk sektor lain.
“Sehingga daripada itu kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan gitu,” tegas Aufa.