INDORAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa tenang Pilkada Serentak 2024 selama tiga hari, mulai 24-26 November 2024.
Selama masa tenang dilarang segala bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon, partai politik maupun relawan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman menjelaskan masa tenang menjelang pencoblosan, rawan pelanggaran, seperti politik uang, atau “serangan fajar”.
Menurut Arief, praktik semacam ini sering kali ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Oleh karena itu, pihaknya siap melakukan pengawasan ketat, mulai masa tenang hingga hari H pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
“Pelanggaran politik uang ini sering terjadi di masa tenang sebelum hari H pemungutan suara. Untuk itu kami siap mengawasi, apalagi menjelang hari H pencoblosan, yang dikenal istilah serangan fajar,” ujar Arief Rahman saat Apel Akbar Siaga Pengawas Pemilihan se Kota Semarang di halaman Balaikota Semarang, Minggu (24/11/2024).
Selain itu, pihaknya di hari pertama masa tenang juga melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang masih terpasang di jalan-jalan protokol dan tempat lainnya. Serta melaksanakan, patroli rutin guna minimalisir potensi pelanggaran, cegah pelanggaran yang timbul akan terjadi bisa diminimalisir.
Kemudian, lanjut Arief, pada hari H pemungutan, jajaran pengawasan TPS sudah mengawasi yang dimulai pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan proses penghitungan suara sampai sore hari.
“Tentunya dalam pengawasan di TPS ini juga bersama pihak terkait seperti dari unsur Kepolisian, TNI, Kejari dan lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menambahkan, pihaknya akan memberikan bantuan pengamanan kepada petugas panwas di lapangan nantinya, karena dalam satu kelompok di gakkumdu, dengan unsur Kejaksaan, Polisi, dan Bawaslu.
“Untuk itu, perlindungan pengawas saat menjalankan tugasnya kami berikan perlindungan, baik dari aplikasi libas bisa melaporkan aduannya ataupun ketika mengalami kendala dalam bertugas. Kemudian juga sistem pengamanan, pengawasn langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ,kami dan linmas, akan hadir di TPS, dan juga personil BKO yang ditempatkan koramil, polsek, polres setiap saat bisa digerakkan untuk bertindak,” paparnya.
Disamping itu, pihaknya telah mendirikan Posko netralitas di Simpanglima, sebagai akses mudah ketika masyarakat ingin melaporkan baik terkait pemilu dan tindak pidana umum lainnya.
“Posko netralitas sengaja ditempatkan di tengah kota di luar kantor Bawaslu, agar mudah terpantau, dan diakses. Termasuk jika ada pelanggaran tindak kejahatan cyber misalnya, juga bisa dilaporkan serta telah memiliki alur mekanisme dan penaganannya,” katanya.
Sementara, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, dirinya memastikan ASN netral dalam Pilkada.
“Kami telah memberikan surat edaran kepada ASN agar tetap menjaga netralitasnya di Pilkada. Hari ini kami juga melibatkan camat untuk ikut apel akbar siang oleh Bawaslu di balaikota,” tegas Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang.