INDORAYA – Masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berakhir pada hari ini, Selasa 5 September 2023. Estafet kepemimpinan selanjutnya akan dipegang oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sujadna.
Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar masih memiliki sejumlah persoalan yang sepenuhnya belum selesai. Alhasil, pasca purna tugas, Ganjar meninggalkan sejumlah persoalan untuk Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.
Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman menyebutkan sejumlah persoalan selama kepemimpinan Ganjar yang masih menjadi pekerjaan rumah. Pertama, masalah kemiskinan yang masih jauh dari kata selesai.
Penilaian Wahid ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng yang mencatat, pada Maret 2023 masih ada sebanyak 3,79 juta penduduk miskin atau 10,77 persen. Angka ini hanya turun 0,21 persen dari bulan September 2022 lalu yang mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta penduduk miskin.
“Ini kan bisa kita lihat, hampir 10 tahun kepemimpinan (Ganjar Pranowo), indikator (pengentasan kemiskinan) belum 100 persen tercapai. Progres memang ada, tapi perlu inovasi atau terobosan baru,” katanya saat dihubungi, Selasa (5/9/2023).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip itu menyebutkan, selain kemiskinan, permasalahan lingkungan seperti banjir rob dan konflik tambang seperti kasus di Wadas juga belum tuntas hingga saat ini.
Apalagi pada periode kedua Ganjar, Jateng disebut mendapat image sebagai supermarket bencana. Ini karena banjir rob sering melanda wilayah pesisir Pantura, termasuk di Kota Semarang pada akhir 2022 lalu.
“Meski infrastruktut dibangun selama ini, tapi belum sepenuhnya mengatasi banjir rob. Ini PR (pekerjaan rumah) juga,” tegas Wahid.
Dia mengatakan, menghadapi persoalan ini, peran Pj Gubernur Jateng pengganti Ganjar, Nana Sujadna, sangatlah penting. Terlebih target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2024 harus segera direalisasikan.
Namun menurut Wahid, tidak mudah bagi Nana Sujadna dalam menyelesaikan target pemerintahan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Di samping itu, ada hal yang lebih urgen, yaitu menjaga kondusivitas wilayah hingga Pemilu serentak 2024.
“Tidak mudah menyelesaikan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam waktu singkat, sulit. Namun pertama, menjaga kondusifitas selama pemilu itu penting,” bebernya.
Dia menilai, Jateng menjadi salah satu episentrum daerah yang memiliki suara terbesar. Sehingga selain memilah beragam persoalan yang harus dituntaskan, Pj Gubernur juga perlu memprioritaskan kondusivitas suasana hingga berakhirnya masa Pemilu 2024.
“Nah kedua baru fokus mana isu yang harus diselesaikan di antara banyak persoalan di Jateng dalam kurun wakru singkat,” tandas Wahid.
