Ad imageAd image

Mahfud MD Didesak Tegur Kapolri Soal Mandeknya Penanganan Kasus Mutilasi ASN Semarang

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 914 Views
2 Min Read
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

INDORAYA – Pakar Kriminolog dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Budi Wicaksono meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegur Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait penanganan kasus seorang ASN Bapenda Kota Semarang, Paulus Iwan Boedi Prasetijo, saksi korupsi yang jadi korban mutilasi, mandek.

Ini merespon pernyataan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Kedai Borjuis, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (23/1/2024) lalu.

Kala itu, Mahfud MD melontarkan bahwa penanganan kasus mutilasi ASN di Semarang itu mandek dikarenakan perkaranya belum masuk ke sistem Penanganan Pidana berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

BACA JUGA:   Pemkot Semarang Berikan Titik Khusus untuk Bagi-bagi Takjil

“Mumpung masih jadi Menko Polhukam tegur Kapolri biar kapolri negur Kapolda dan Kapolda negur Kapolrestabes hingga penyidik yang berwenang,” ujar Budi saat dikonfirmasi, belum lama ini.

Menurutnya, mendiang Iwan Boedy sebelum ditemukan tewas informasi akan dipanggil menjadi saksi kasus korupsi.

Adapun mengenai pernyataan Mahfud MD terkait semua perkara di penjuru Indonesia masuk ke dalam SPPTI. Budi pun turut berkomentar. Dia mengatakan, Mahfud MD harus menegurnya apabila ada pejabat yang tidak menggunakan sistem tersebut.

Jika tidak menegur, Kriminolog dari Undip Semarang ini menyatakan Mahfud MD juga bisa disalahkan lantaran diam pada perkara tersebut.

BACA JUGA:   Ricuh Gara-gara Pintu Gerbang Digembok, Ratusan Pekerja PT Sinar Dunia Terlantar

“Apalagi ada Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI). Jika ada pejabat yang tidak menggunakan itu harus ditegur. Apalagi dia atasan,” tegas dia.

Seharusnya, imbuh Budi, SPPTI digunakan oleh aparatur yang bersangkutan. Oleh karena itu, dia mendesak jika ada aparatur yang secara sengaja tidak menerapkan sistem itu untuk diberi sanksi tegas.

“Jika ada yang terbukti sengaja tidak melaporkan ya harus aparatur yang bersangkutan siapa pun dia harus diberikan sanksi tegas hingga pemecatan. Kalau tidak ada tindakan SPPTI tidak ada gunanya,” ujarnya.

BACA JUGA:   KPU Kota Semarang Musnahkan Puluhan Ribu Surat Suara Rusak dan Berlebih

Budi menyebut hukum merupakan buatan manusia. Hukum itu barang mati sejak diundangkan. Hukum bisa hidup jika ditegakkan dan digunakan.

“Jadi ada masalah penegakannya ini sosiologi hukum namanya. Jadi yang bertanggungjawab penegak hukum Polisi, Jaksa, dan Hakim. Bahkan sampai Menko Polhukam hingga Presiden,” paparnya.

Share this Article
Leave a comment