INDORAYA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, memastikan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah dalam penanganan pascabencana longsor yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara.
Ia menegaskan bahwa proses penanganan di kedua daerah tersebut terus berjalan, mulai dari penyediaan lahan relokasi hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Luthfi menyampaikan bahwa lahan seluas 3,5 hektare telah disiapkan untuk pembangunan hunian sementara sebelum dibangun hunian permanen. Lahan tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap.
“Cilacap hari ini tinggal tiga korban yang belum ditemukan. Untuk relokasi sudah disiapkan tanah 3,5 hektare dan hunian sementara sudah di-backup oleh BPBD,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng, Kamis (20/11/2025).
Adapun terkait longsor di Banjarnegara, pemerintah juga menyiapkan lahan relokasi seluas 2,5 hektare. Proses relokasi dilakukan bertahap karena wilayah terdampak mencakup hampir satu dukuh.
“Nanti akan dilakukan relokasi, sama. Sudah disiapkan oleh bupati 2,5 hektare. Prosesnya dimulai dari hunian sementara, kemudian hunian tetap,” jelasnya.
Pemprov Jateng menekankan bahwa seluruh warga terdampak akan dipindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, pemerintah memastikan layanan pendidikan, bantuan logistik, hingga fasilitas kesehatan bagi pengungsi tetap berjalan baik.
“Pengungsi ini banyak anak-anak sekolah. Kami pastikan mereka tetap dapat belajar meskipun berada di pengungsian. Dapur umum sudah disiapkan agar kebutuhan makan terpenuhi. Posko kesehatan hingga layanan trauma healing juga telah berdiri,” katanya.
Pemerintah menjelaskan bahwa lokasi hunian sementara tidak harus berada jauh dari daerah terdampak, namun yang utama adalah berada di zona aman, mudah diakses, dan memiliki sumber air yang cukup.
Di samping penanganan darurat, Pemprov Jateng terus memperkuat upaya mitigasi jangka panjang. Rapat koordinasi telah digelar bersama 35 kabupaten/kota serta menghadirkan Deputi Pencegahan Bencana untuk membahas langkah antisipatif agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
Saat ini, Jateng memiliki sekitar 2.000 desa tangguh bencana. Ke depan, pemerintah akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah memberikan peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan. Ini kunci pencegahan,” tegasnya.
Melalui relokasi, penguatan mitigasi, dan peningkatan literasi kebencanaan, Pemprov Jateng berharap risiko bencana dapat ditekan dan penanganan warga terdampak dapat berjalan lebih optimal.
