INDORAYA – Pemkab Rembang akan melakukan tera ulang beragam alat ukur, termasuk alat penimbang yang digunakan pedagang di pasar desa dan usaha kecil menengah (UKM). Hal itu dilakukan guna memberikan perlindungan kepada konsumen.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Rembang, Mochammad Mahfudz, di sela-sela uji tera dan tera ulang di kompleks kantor PT RBSJ, Selasa (18/1/2022), mengatakan akan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait, untuk membantu mengoptimalkan pelaksanaan uji tera.
“Kami undang teman-teman dari lintas sektoral, untuk ikut membantu kami bersosialisasi. Kemudian membantu kami di wilayah binaan teman-teman, misalnya pasar desa yang menjadi binaan Dinpermades,” kata Mochammad Mahfudz, seperti dirilis Rembangkab.go.id.
Dia juga mengatakan akan menggandeng Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas, kepada perusahaan atau pengusaha yang menolak uji tera. Perusahaan atau pengusaha yang menolak uji tera ulang, atau melanggar Undang-Undang tentang Metrologi Legal tersebut, juga dapat dikenai sanksi pidana.
“Kami punya wewenang, agar mereka mau menaati. Bahkan di undang-undang Metrologi Legal, ada pasal-pasal yang mencantumkan ancaman pidana, apabila pemanfaatan alat ukur tidak sesuai dengan ketentuan,” kata dia.
Di Kabupaten Rembang, saat ini terdapat 13.457 unit alat ukur, yang terdata secara resmi. Tetapi angka tersebut, belum termasuk alat ukur yang digunakan para pedagang di pasar desa dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
“Alat ukur macam-macam bentuknya, ada alat ukur timbang, timbang elektronik, timbang pegas, dacin dan seterusnya. Termasuk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ” terangnya.
Jika alat ukur yang digunakan dalam bertransaksi akurat, aktivitas perdagangan atau jual beli menjadi sehat dan konsumen tidak dirugikan. (IR)