Kendati demikian, Siti menyoroti sejumlah aduan masuk dari masyarakat yang belum terselesaikan. Padahal hal ini dinilainya menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan publik.
“Dari data survei yang kami kumpulkan, beberapa kabupaten kota masih menempati garis kuning dalam pelayanan publik terkait kinerja pemerintah. Adanya aduan terkait semua sektor pemerintah yang belum terselesaikan secara baik menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).
“Karena itu perlu adanya sinergi bersama Ombudsman bersama legislatif untuk lebih bisa memberikan pengawasan secara lebih luas terhadap lembaga pelayanan publik. Hal ini diharapkan bisa memacu kembali, pelayanan publik pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat bisa berjalan maksimal,” imbuhnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat berdiskusi langsung dengan Pimpinan DPRD Jateng di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Berlian Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (2/6) kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, Ferry Wawan Cahyono, dan Heri Pudyatmoko.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyambut baik kerjasama pengawasan pelayanan publik. Hal tersebut dinilainya bisa menjadi acuan daerah mana saja yang memerlukan kinerja pelayanan secara ekstra.
“Tingkat kepuasan masyarakat lewat pelayanan yang diberikan lembaga publik pemerintah memang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam semua sektor pembangunan. Salah satu tugas lembaga legislatif adalah pengawasan di samping fungsi penganggaran dan perundangan, kolaborasi bersama akan sangat membantu kami dalam mengawasi secara luas agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” tanggap politikus PKB itu.
Di sisi lain, Hery Pudyatmoko menambahkan Ombudsman membantu memetakan secara luas mana saja sektor pelayanan publik yang membutuhkan perhatian khusus.
“Bisa jadi ada permasalahan serius yang harus segera tertangani, salah keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat kepuasan pelayanan publik,” terang legislator asal Gerindra tersebut.
Sementara itu, Ferry Wawan Cahyono berharap kerja sama Ombudsman dapat menjembatani pengawasan kinerja lembaga publik secara luas hingga ke tingkat daerah.
“Terlebih, saat ini tingkat kepuasan dan kepercayaan lembaga pelayanan publik menjadi wajah keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah berjalan baik atau tidak,” tandasnya.
