INDORAYA — Memasuki masa pemerintahan baru 2025–2030, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko, atau yang akrab disapa Heri Londo, menegaskan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya ekonomi, melainkan arus disinformasi politik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam momentum transisi pemerintahan, ketika opini publik tengah terbentuk dan arah kebijakan baru mulai disusun, Heri menilai literasi media menjadi benteng pertama untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat demokrasi yang berkeadaban.
“Setiap pergantian pemerintahan selalu diiringi banjir informasi — dari yang faktual sampai yang manipulatif. Kalau masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi media yang kuat, maka kepercayaan terhadap proses politik bisa runtuh dari dalam,” ujar Heri.
Menurutnya, salah satu tantangan utama di era digital adalah disinformasi terstruktur. Terutama di media sosial dan grup percakapan daring, yang sering memelintir kebijakan pemerintah atau memperkeruh isu politik lokal.
Karena itu, ia menilai literasi media harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan nasional, bukan sekadar isu edukasi publik.
“Kita butuh rakyat yang tahan terhadap propaganda dan tidak mudah diadu domba oleh narasi semu. Literasi media bukan pelengkap, tapi pilar utama demokrasi di era digital pemerintahan baru,” tegas Heri.
Ia menyoroti bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat kapasitas berpikir kritis masyarakat, terutama melalui pendidikan formal dan pelatihan komunitas. Menurut Heri, pembaruan kurikulum daerah dan kegiatan edukasi publik berbasis desa bisa menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran informasi sejak dini.
“Kalau kita bicara good governance, maka kuncinya bukan hanya transparansi pemerintah, tapi juga kecerdasan rakyat dalam menerima dan memfilter informasi. Rakyat cerdas akan melahirkan pemerintahan yang tangguh,” imbuhnya.
Heri juga mengingatkan bahwa pejabat publik dan aparatur negara di semua level harus menjadi teladan dalam komunikasi publik yang jujur dan terverifikasi. Ia menilai, di era pemerintahan baru yang mengusung semangat rekonsiliasi nasional, ujaran publik yang menenangkan jauh lebih dibutuhkan daripada provokasi politik.
“Kita tidak sedang butuh pemenang debat, kita butuh penjaga persatuan. Dan itu dimulai dari cara kita berkomunikasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Heri mendorong DPRD Jateng bersama pemerintah provinsi untuk memperkuat kerja sama dengan Kominfo, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Disinformasi politik tidak bisa dilawan dengan sensor, tapi dengan pendidikan publik. Literasi media harus jadi gerakan sosial bersama, bukan proyek musiman,” pungkasnya.
