Ad imageAd image

Langgar Aturan Kampanye, Ribuan Baliho Parpol di Jateng Dicopot

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1 View
3 Min Read
Petugas gabungan sedang mencopot alat peraga kampanye yang melanggar aturan di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang, Rabu (8/11/2023). (Foto: Dok. Satpol PP Semarang)

INDORAYA – Ribuan baliho dan alat peraga kampanye milik partai politik dan peserta Pemilu 2024 di berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang melanggar aturan kampanye telah dicopot.

Pencopotan baliho dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di masing-masing kabupaten/kota sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 November 2023.

“Ya ribuan (yang ditertibkan), saya belum minta data final (ke kabupaten/kota) karena masih banyak yang proses,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain saat dihubungi Indoraya.news, Rabu (15/11/2023).

Dia mengatakan, pencopotan baliho ini menindaklanjuti SE Nomor 774/PM/KI/10/2023 dari Bawaslu RI. Di mana peserta Pemilu 2024 dan caleg dilarang melakukan aktivitas serupa kampanye sebelum masa kampanye pada 28 November 2023.

Dalam SE ini, kata Husain, parpol diberi waktu tiga hari setelah penetapan DCT untuk menertibkan alat peraga kampanye. Jika imbauan ini tidak diindahkan, maka Satpol PP dan Bawaslu di kabupaten/kota di Jateng melakukan tindakan tegas.

“Intinya parpol diberi kesempatan untuk menertibkan dulu alat peraganya. Setelah dikasih waktu Bawaslu kabupaten/kota dalam kurun tiga hari kemarin dan belum dibersihkan, maka akan dibersihkan Satpol PP dan Bawaslu kabupaten/kota beserta seluruh jajarannya,” bebernya.

Alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi yang dibersihkan ialah yang pemasangannya melanggar Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan Peraturan Bupati (Perbup).

Selain yang melanggar peraturan daerah, Satpol PP dan Bawaslu juga mencopot baliho parpol yang mengandung unsur kampanye atau ajakan memilih salah satu kandidat tertentu.

“Alat peraga yang tidak melanggar Perda, Perbup/Perwali tetapi mengandung unsur kampanye itu juga ditertibkan. Contohnya ada ajakan coblos atau gambar paku atau contreng pada nomor urutnya, mohon doa restu, seperti hal tersebut,” ucap Husain.

“Jadi yang ada unsur ajakan, maka dibersihkan gabungan Satpol PP dan Bawaslu kabupaten/kota beserta jajarannya sampai tingkat bawah,” imbuhnya.

Dia bilang, penertiban baliho dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, 50 persen kabupaten/kota di Jateng sudah menertibkan baliho yang melanggar ketentuan kampanye.

“Beberapa daerah sudah melapor ke saya, seperti Kudus, Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Cilacap, banyak yang sudah. 50 persen lebih (kabupaten/kota yang sudah menertibkan),” ungkapnya.

Penindakan alat peraga kampanye bakal dilaksanakan hingga 27 November atau satu hari sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Lebih lanjut pihaknya berharap agar parpol dan peserta Pemilu bisa menaati aturan yang berlaku.

“Yang belum mungkin karena memang banyak kegiatan minggu ini. Kalau Satpol PP tidak bisa membersihkan sendiri tanpa Bawaslu, demikian sebaliknya. Jadi harus bersama-sama, jadi kadang timingnya menunggu,” tandas Husain.

Share this Article