Ad imageAd image

KPU Semarang Temukan 7.018 Pemilih Berstatus Tidak Memenuhi Syarat

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 3 Views
3 Min Read
KPU Kota Semarang menggelar konferensi pers soal tahapan Pilkada di Kota Semarang, Senin (8/7/2024). (Foto: Dickri Tifani Badi/Indoraya)

INDORAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menemukan sebanyak 7.018 pemilih Pilkada 2024 berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan ribuan pemilih berstatus TMS karena pemilih meninggal dunia, data ganda, berubah status menjadi TNI/Polri serta pindah domisili.

Temuan tersebut didapatkan pihaknya saat dilakukan pemutakhiran data dari Pantarlih setiap satu pekan sekali.

Untuk pekan kedua ini, pihaknya mencatat pelaksanaan coklit data pemilih Pilkada serentak 2024 di wilayahnya itu mencapai 58 persen atau 742.638 pemilih yang sudah dicoklit dari 1.280.079 total pemilih.

Dalam melakukan coklit, Pantarlih bertugas mencoret TMS dan memasukan pemilih baru

“Laporan per hari ini Coklit sudah 58 persen jadi 742.638 pemilih dari 1.280.079. TMS ini karena data dari kependudukan itu tidak data update hari ini jadi sudah semester kemarin yang diberikan ke KPU dan direntang waktu itu pasti ada yang meninggal, pindah domisili, berubah jadi TNI Polri,” terangnya saat konferensi pers di Kantor KPU Kota Semarang, Senin (8/7/2024).

Adapun proses pelaksanaan coklit data Pilkada di Kota Semarang ditargetkan akan rampung pada pekan ketiga.

“Targetnya pekan ketiga nantinya (coklit) sudah 90 persen lebih. Sehingga pada pekan terakhir, kami bisa melakukan pelaporan dan perbaikan data pemilih,” ucapnya.

Kendala proses coklit, kata Zaini, adanya penolakan warga masyarakat yang akan dicoklit oleh petugas Pantarlih. Penolakan tersebut dinilai kurangnya edukasi terhadap masyarakat terkait tahapan coklit.

Meski begitu, pihaknya mengklaim bahwa kendala-kendala yang di lapangan itu bisa diatasi oleh PPK dan PPS.

“Jadi laporan yang disampaikan PPK kemarin ada laporan dari Mijen di perumahan Kedaton itu Pantarlih tidak boleh masuk tapi langsung didampingi PPS dan Babinsa akhirnya bisa masuk,” ungkapnya.

Tidak hanya peran PPK dan PPS saja, pihaknya pun meminta support kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Camat agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menerima petugas Pantarlih.

Karena saat bertugas Pantarlih dilengkapi atribut resmi dengan membawa surat tegas dan tanda pengenal.

“Yang belum terdata, kalau masih dalam masa Coklit tentu silakan disampaikan ke petugas Coklit dan pasca Coklit kan Pantarlih sudah tidak bekerja maka bisa langsung lapor ke KPU atau ke PPK atau PPS. Atau masyarakat bisa langsung cek DPT Online apakah namanya sudah ada atau belum,” pungkasnya.

Setelah proses Coklit, KPU Kota Semarang akan melanjutkan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) lalu dilanjutkan tanggapan masyarakat. Kemudian setelah itu akan dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Share This Article