INDORAYA – Kontroversi yang muncul dari pertunjukan stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea kembali membuka diskursus tentang relasi humor dan politik di ruang publik. Kritik Pandji terhadap sejumlah tokoh, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinilai sebagian pihak terlalu politis dan melampaui batas candaan.
Menanggapi polemik ini, peneliti bahasa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rahmat Petuguran menegaskan, humor sejatinya memang tidak pernah netral. Menurutnya, humor selalu mengandung dimensi politik karena lahir dari konteks sosial dan budaya tertentu.
“Humor memang selalu politis. Dalam berbagai kebudayaan dan era kekuasaan, humor digunakan sebagai alat politik, baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat yang berada di posisi tertindas,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, humor dapat berfungsi ganda. Di satu sisi, humor kerap dimanfaatkan penguasa untuk memperkuat dominasi dan hegemoni. Namun di sisi lain, humor juga menjadi sarana perlawanan sosial yang efektif. Bentuknya beragam, mulai dari satir, parodi, hingga anekdot.
Temuan tersebut didapat Rahmat dari penelitiannya tentang praktik humor di Indonesia, baik dalam tradisi pertunjukan rakyat seperti ketoprak, lenong, dan ludruk, hingga humor modern dan digital, termasuk stand up comedy dan sketsa komedi.
Menurutnya, sifat politis humor muncul karena humor merupakan produk bahasa yang berangkat dari kegelisahan penciptanya. Kegelisahan itu kemudian diekspresikan melalui skrip humor yang mengandung ambiguitas, kontradiksi, dan unsur kejutan.
“Humor biasanya dibangun dari asumsi bersama, pengetahuan umum, dan kegelisahan kolektif. Tanpa itu, humor tidak akan efektif karena tidak relevan dengan penikmatnya,” jelasnya.
Rahmat juga menilai bahwa bahkan dalam komunikasi antarpribadi, humor tetap membawa muatan politik. Ia mencontohkan humor etnik yang mendiskreditkan kelompok tertentu, humor seksis yang menjadikan perempuan sebagai objek lelucon, hingga humor politik yang menargetkan figur kekuasaan.
“Humor tidak pernah sekadar candaan. Ketika humor diklaim sebagai ‘hanya guyon’ atau ‘just kidding’, justru di situlah sifat politisnya semakin tampak,” tegasnya.
Dalam penelitian lain yang ia lakukan pada 2024, Rahmat meneliti humor yang digunakan para presiden Indonesia, mulai dari Sukarno, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh presiden memanfaatkan humor sebagai strategi komunikasi, dengan Jokowi tercatat sebagai presiden paling produktif menggunakan humor agresif.
Ia pun menilai penggunaan humor oleh Pandji sebagai bentuk kritik sosial merupakan hal yang wajar. Menurutnya, humor memiliki keunggulan emosional sekaligus intelektual yang membuat kritik menjadi lebih tajam dan cerdas.
“Pilihan dan gaya humor mencerminkan kecerdasan penggunanya. Sementara itu, respons penguasa terhadap humor akan menunjukkan tingkat kedewasaan dan kecerdasan pemerintah dalam menyikapi kritik,” pungkasnya.
