INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga dan memperkuat keberagaman serta toleransi di Jawa Tengah.
Heri menyampaikan bahwa menjaga harmoni sosial di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dan kemajuan di provinsi ini.
Menurutnya, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai tantangan, melainkan sebagai potensi yang harus dirawat dan dihargai.
“Toleransi itu bukan hanya tentang saling menghormati dalam beragama, tetapi juga dalam hal budaya, bahasa, dan cara hidup. Kita harus saling mendengarkan dan memahami, bukan menghakimi atau menilai orang lain hanya dari pandangan kita sendiri,” ujar Heri.
Dalam upaya menjaga toleransi, Heri menilai bahwa pendidikan menjadi faktor yang sangat penting. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keberagaman, saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan damai adalah investasi untuk menciptakan generasi yang lebih toleran dan memahami perbedaan.
“Pendidikan karakter juga penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pencegahan radikalisasi,” katnya.
“Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran sentral dalam membentuk sikap dan pola pikir anak muda agar lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan,” imbuhnya.
Kolaborasi Antar Lembaga untuk Menjaga Toleransi
Heri juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh agama dalam menciptakan kedamaian sosial.
Dalam konteks ini, tokoh agama memegang peranan penting sebagai panutan masyarakat untuk menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
“Jika para pemimpin agama bisa menunjukkan sikap toleran, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengikuti teladan tersebut,” ujar Heri.
Selain itu, Heri juga mendorong agar organisasi masyarakat dan lembaga sosial lainnya terus berperan dalam mengembangkan program-program yang dapat mengedukasi masyarakat tentang keberagaman.
“Program-program ini bisa berupa seminar, pelatihan, dan kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di masyarakat,” katanya.
Pemerintah, menurutnya, harus mampu menciptakan regulasi yang mengutamakan kepentingan bersama dan menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.
Misalnya, dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, baik dari suku, agama, maupun latar belakang budaya, mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada satu kelompok yang merasa terpinggirkan.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendorong inklusivitas dan keberagaman,” jelas Heri.
“Keberagaman adalah anugerah, bukan hambatan. Jika kita bisa menjaga toleransi, maka kita akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif,” pungkasnya.