Ad imageAd image

Kisah Malang Pasutri Tunanetra Semarang, Anak Ditolak Daftar SMA Negeri Padahal Tergolong Miskin

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 2 Views
6 Min Read
Warsito dan Uminiya (dari kiri), pasutria tunanetra bersama Penasehat ITMI Kota Semarang, Zainal Abidin Petir, di rumahnya, di Jalan Gondang Raya 17, RT 3 RW 1, Kelurahan Tembalang, Tembalang, Kota Semarang, Kamis (4/7/2024). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Jalur afirmasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah (Jateng) dikhususkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. Namun nyatanya, tidak semua keluarga miskin bisa mendaftar di sekolah negeri lewat jalur afirmasi.

Warsito (39) dan Uminiya (42), pasangan suami istri (pasutri) di Kota Semarang, membagikan kisah anaknya yang ditolak saat mendaftar di PPDB SMA negeri lewat jalur afirmasi. Padahal pasutri itu tergolong miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kondisi sejoli tersebut saat ini sangat memprihatinkan. Dua-duanya penyandang disabilitas tuna netra yang sudah tidak bisa melihat. Aktivitas sehari-hari keduanya bekerja sebagai tukang pijat.

Pasangan itu tinggal di sebuah kontrakan di perumahan padat penduduk di Jalan Gondang Raya 17, RT 3 RW 1, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, bersama anak perempuan yang berusia 15 tahun.

Rumahnya sempit dan sangat sederhana. Keluarga itu hanya tinggal di sebuah petak kamar kecil, luasnya sekitar 4 x 4 meter. Namun kamar itu multi fungsi. Kalau siang digunakan untuk bekerja dan malam harinya untuk istirahat dan tidur.

Anak Warsito dam Uminiya bernama Vita Azahra (15), baru saja lulus dari SMPN 33 Semarang. Mereka ingin anaknya masuk SMA negeri. Namun saat mendaftar PPDB lewat jalur afirmasi, sistem PPDB menolaknya.

Jika anaknya tidak bisa sekolah negeri, maka terancam gagal sekolah. Pasalnya dengan kondisi kesehatan dan ekonomi yang dialami saat ini, sangat berat bagi pasutri tersebut menyekolahkan sang anak di SMA swasta.

“Kalau mikir keadaan saya, bener-bener belum mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta, itu berat sedangkan saya kepengennya SMA negeri,” ujar Uminiya, saat ditemui di kontrakan kecilnya, Kamis (4/7/2024).

Dia sangat berharap anaknya bisa diterima SMAN 9 atau SMAN 15 Semarang. Karena dua sekolah ini yang paling dekat, sehingga ongkos transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah juga terjangkau.

“Kepengennya anak saya bisa sekolah yang deket, yang gak banyak pengeluaran, termasuk transportasinya, jadinya gak memberatkan saya gitu,” ucap Uminiya dengan nada lirih.

Tak Bisa Daftar Jalur Zonasi dan Afirmasi

Perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat itu menceritakan, awalnya sang anak mencoba mendaftar lewat jalur zonasi PPDB SMA negeri Jateng. Namun, katanya, wilayahnya tidak masuk dalam sistem zonasi SMAN 9 dan SMAN 15 Semarang.

“Jalur zonasi pernah nyoba, tapi tidak bisa, zonasinya diperkirakan kan 1 kilometer berapa gitu, sedangkan dari sini ke sekolah 2 kilometer lebih, jadi di luar zonasi, tapi SMA negeri paling deket ya itu,” tuturnya kesal.

Dengan begitu, maka harapan satu-satunya agar anak perempuannya bisa melanjutkan sekolah jenjang SMA ialah mendaftar lewat jalur afirmasi. Namun saat mendaftar lewat jalur khusus keluarga tidak mampu, sistem PPDB justru menolaknya.

Uminiya dan suaminya merasa bingung sekaligus cemas karena anaknya belum bisa mendaftar di sekolah negeri. Namun perjuangan tidak berhenti di sini. Sang anak, Vita Azahra (15), mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

“Jadi pas awal pembuatan akun itu saya di situ ada opsi pilihan anak tidak mampu. Tapi setelah diklik, di situ langsung otomatis tidak bisa, tapi saya belum tahu masalahnya,” kata Vita menceritakan proses pendaftaran PPBD jalur afirmasi.

Dia lantas mendatangi sekolah tujuannya, SMAN 9 dan SMAN 15 Semarang dengan tujuan mencari jawaban mengapa sistem PPDB menolaknya. Namun petugas bilang bahwa hal itu karena keluarganya tidak terdaftar dalam sistem.

Alasan yang dia terima mengapa tidak bisa mendaftar di jalur afirmasi ialah karena keluarganya tergolong miskin kategori P4 (rentan miskin). Dalam DTKS sendiri, ada beberapa kategori keluarga miskin.

Namun yang masuk dalam sistem PPDB jalur afirmasi hanya tiga, yaitu P1 (miskin ekstrem), P2 (sangat miskin), dan P3 (rentan miskin). Sedangkan keluarga Vita kategori P4, sehingga tidak terdaftar dalam sistem PPDB.

Selepas itu dia mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Namun kedua instansi pemerintah ini tidak memberikan solusi, sehingga Vita hingga hari terakhir pendaftaran PPDB belum bisa mendaftar SMA negeri lewat jalur afirmasi.

“Lalu saya mencoba mengurus ke dinas sosial dan pendidikan, tapi dinas sosial dan dinas pendidikan juga tidak bisa karena alasannya itu sistem. Ke Disdik 1 kali, Dinsos 2 kali, kalau ke sekolah berkali-kali,” ucap Vita sembari menetaskan air mata.

Kekecewaan dan Harapan Keluarga

Melihat kondisi keluarga dan perjuangan anaknya untuk bisa sekolah, sang ibu merasa benar-benar kecewa. Padahal dia dan suaminya sama-sama seorang tunanetra, bekerja hanya sebagai tukang pijat, dan tinggal dengan menyewa kontrakan.

“Saya benar-benar kecewa kenapa saya gak bisa masuk afirmasi, sedangkan orang yang lebih mampu dari saya bisa. Padahal kondisi rumah masih ngontrak,” katanya.

Dia mengatakan, penghasilannya bersama suaminya sebagai tukang pijat juga tidak tentu. Sehingga sangat berat membiayai anaknya sekolah di swasta jika tidak ada sekolah negeri yang menerimanya.

“Sehari harinya hanya tukang pijat saja, sehari gak nentu, kadang 2 kadang 3 pelanggan, kadang seminggu gak mijet juga pernah,” tutur Uminiya.

Dia mengatakan, jalur afirmasi menjadi satu-satunya harapan agar anak semata wayangnya itu bisa mengenyam bangku pendidikan. Dia juga berharap pemerintah membuka mata dan telinga atas masalah yang dihadapinya.

Tidak hanya itu, bahkan keluarganya juga tidak mendapat bantuan sosial pemerintah karena masih kategori P4 dalam DTKS. Dia berharap data DTKS bisa diperbaiki lagi dan disesuaikan dengan kondisi fakta yang ada di lapangan.

“Harapannya pemerintah peduli sama disabilitas tuna netra. Kepengennya pemerintah lebih peduli,” harap Uminiya, suaranya bergetar.

Share This Article