Ad imageAd image

Keuangan Tak Stabil, 5 Perusahaan di Jateng Tak Mampu Bayar THR Tepat Waktu

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 602 Views
2 Min Read
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Ada lima perusahaan di Jawa Tengah (Jateng) yang menyatakan diri tidak mampu membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran tepat waktu, yakni paling lambat H-7 Idulfitri atau 3 April 2024.

Lima perusahaan itu sudah meminta izin Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng untuk mencairkan THR karyawannya dengan cara menyicil. Hal ini karena kondisi keuangan yang tidak stabil.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng, Ahmad Azis mengatakan, lima perusahaan yang bakal menyicil THR Lebaran itu satu di Kabupaten Semarang dan empat di Boyolali.

BACA JUGA:   Avoci Jateng Resmi Punya Ketua Baru, Ini Harapannya

Selain perusahaan yang menyicil THR, ada satu perusahaan di Pemalang yang tidak bisa memberikan THR kepada pegawainya karena dinyatakan pailit atau bangkrut.

“Terus yang itu (lima perusahaan) ekspor-impor kesulitan, sehingga keuangannya terganggu. Sementara Pemalang sepekan lalu sudah difasilitasi, mediasi bersama Bupati juga dan sudah dinyatakan pailit,” ujarnya, Selasa (2/4/2024).

Dia menyatakan, kelima perusahaan yang tidak mampu membayar THR Tepat Waktu itu rata-rata bergerak di bidang padat karya.

“Laporanya ada kurang dari lima peruahaan akan melakukan kesepakatan bipartit (kesepakan bersama pekerjanya) karena tidak bisa sesuai ketentuan (waktu maksimum pemberian THR),” imbuh Aziz.

BACA JUGA:   Jateng Miliki 3.500 Unit Kendaraan Listrik, Dukung Transisi Energi Ramah Lingkungan

Untuk perusahaan yang telat membayar THR akan terkena denda lima persen dari total THR. Aturan ini sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Itu (denda) juga bisa buat kesejahteraan pekerja juga, karena bisa disalurkan di kooperasi. Terus kalau yang tidak memberikan kita beri sanksi administrasi dan pencabutan sebagian operasionalnya,” tandas Aziz.

Saat ini Disnakertrans Jawa Tengah masih membuka posko aduan THR hingga 19 April 2024. Disnakertrans melayani konsultasi dan laporan permasalahan THR yang dialami pengusaha maupun pekerja.

BACA JUGA:   Catatan Pemilu 2019, Kesbangpol Jateng Ajak Pemuda Cari Solusi Lewat Gerakan Strategis
Share this Article
Leave a comment