INDORAYA – Fenomena amblesan tanah atau penurunan muka tanah di wilayah Mangkang, yang meliputi Kelurahan Mangunharjo, Mangkang Kulon, dan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, kurang mendapatkan perhatian serius dalam isu tenggelamnya pesisir Kota Semarang.
Berbeda dengan penurunan muka tanah di pesisir Tambakrejo dan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Semarang Utara. Wilayah ini yang paling sering disorot. Padahal amblesan tanah di Kecamatan Tugu itu juga menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai.
Data dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan bahwa laju amblesan tanah di wilayah Mangkang terus meningkat. Dari 3 sentimeter per tahun pada 2008-2011, menjadi 6 sentimeter per tahun pada 2012-2016. Amblesan tanah ini turut memperparah risiko rob dan banjir hujan di pesisir Mangkang.
Wilayah 3M, yang meliputi Mangunharjo, Mangkang Kulon, dan Mangkang Wetan, kini diibaratkan warga sebagai mangkung atau cekungan yang menampung air. Pasalnya kawasan permukiman warga di bawah ketinggian air laut dan juga air sungai Kali Beringin pasca normalisasi.
Tiga kelurahan ini seringkali terkena limpasan air dari Sungai Kali Beringin dan juga rob. 3M itu juga termasuk daerah yang menjadi langganan banjir dan banjir rob. Karena kawasan permukiman lebih rendah dan sering menampung air, warga lalu membuat tagline “Mangkak Menjadi Mangkuk.”
“Kali Beringin setelah normalisasi tanggulnya jadi tinggi, mau tidak mau kan masyarakat harus meninggikan rumah. Namun keterbatasan (biaya) membuat masyarakat sekitar Kali Beringin menjadi kawasan rendah. Mengakibatkan menjadi mangkuk,” kata Abdul Jamal, warga Kelurahan Mangkang Wetan, saat ditemui, Sabtu (25/11/2023).
Fenomena amblesan tanah yang nyata di Mangkang ini disorot oleh sejumlah aktivis di Semarang melalui Lokakarya bertajuk “Ketika Mangkang Menjadi Mangkok”. Agenda ini dipusatkan di Balai Kelurahan Mangunharjo pada 25 dan 26 November 2023.
Terdapat sejumlah rangkaian kegiatan, meliputi diskusi publik, susur air, workshop kepenulisan, pameran foto, screening film, dan kegiatan lainnya. Lokakarya ini digelar oleh Koalisi Malih Dadi Segoro, Kolektif Hysteria, LBH Semarang, dan Maring Institut.
Lahan di Mangkang Berpotensi Kritis
Kondisi Mangkang menjadi mangkuk ini kian nyata setelah sebagain tanaman mangrove di Mangunharjo dan Mangkang Wetan sudah menjadi milik pengembang. Warga khawatir jika permukiman akan semakin rendah karena pembangunan infrastruktur.
“Apalagi di kanan kiri mangrove Mangunharjo, Mangkang Wetan sudah menjadi milik pengembang. Tentunya akses jalan diperbaiki, tambak akan diuruk (diratakan), akan menjadi kawasan lebih tinggi dari perkampungan asli. Maka tagline kita Mangkang jadi mangkok,” beber Jamal.
“Ditambah lagi ada regulasi yang katanya pemerintah bikin tanggul di sebelah laut. Kalau terjadi masyarakat akan mengalami merasa di kubangan bawah,” imbuhnya.
Dia mengatakan, masalah abrasi pantai, banjir rob, dan amblesan tanah di kawasan pesisir Kecamatan Tugu, tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika dibiarkan, maka wilayah 3M itu berpotensi menjadi lahan kritis seperti halnya di Tanjung Emas dan Kaligawe.
“Potensi itu (menjadi lahan kritis) ada, pada tahun 2021, 2020, 2019 anak-anak itu berenang tidak di sungai, tapi di jalan ini karena rob. Tentunya harus ada regulasi bagaimana isu-isu krisis di 3M ini perlu diangkat,” ucap Jamal.
Mengatasi persoalan ini, dibutuhkan solusi yang tidak hanya terfokus pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Melainkan dibutuhkan solusi jangka panjang seperti budidaya mangrove yang sekarang mulai berkurang.
Namun jika dibiarkan begitu saja, kondisi permukiman warga tentu akan semakin memprihatinkan. Pasalnya sejumlah rumah di RW 7, RW 8, dan RW 9 Mangkang Wetan sudah mengalami amblesan. Warga pun mulai meninggikan rumahnya.
“Ancaman paling nyata pertama amblesan tanah. Itu sangat-sangat memprihatinkan di RW 7, 8, 9 aja analisis untuk kita survei terjadi amblesan 3 meter Mangkang Wetan. Dengan adanya infrastruktur tambah parah lagi,” ungkap Jamal.
Selain itu, ketika banjir rob merendam permukiman, dampkanya bisa membuat warga rentan mengalami penyakit. Warga juga mengalami kerugian karena harus meninggikan rumahnya.
“Kalau dampak sosialnya terutama dampak dari normalisasi Sungai Beringin adaptasi lingkungan baru susah. Terutama mata pencaharian. Sekarang ketika ada krisis macam ini tambak-tambak yang dulunya ada tanggul ada jaring yang ada,” ucapnya.
Menurut Jamal, proyek normalisasi dan pembangunan tanggul di Sungai Beringin belum menjadi solusi yang membebaskan wilayah Mangkang dari banjir.
“Saluran-saluran yang dulu mengalir ke Sungai Beringin sudah tidak ada lagi, tentunya kan ada edukasi setelah ada drainase. Sediakalanya di Kali Beringin ini tertutup, ada aliran-aliran yang harus ditembuskan ke mana ini, supaya bukan menjadi sebuah genangan,” tandasnya.
Amblesan Tanah Mangkang Perlu Disuarakan
Sementara Staf Litbang dan Kampanye LBH Semarang, Cornel Gea mengatakan, Lokakarya “Mangkang Menjadi Mangkuk” ingin menyoroti persoalan amblesan tanah yang isunya kurang disorot oleh akademisi, pemerintah, dan media. Padahal fenomena ini terjadi secara nyata.
Menurutnya, Mangkang diibaratkatkan seperti mangkuk karena permukiman penduduk menjadi cekungan yang menampung air. Baik itu air limpasan dari Sungai Beringin saat hujan maupun air rob dari laut.
“Memang dia menampung air karena ada air tergenang di situ. Karena ada dampak proses normalisasi sungai (Beringin) maka air yang keluar semakin sulit,” beber Cornel.
Dia mendorong pemerintah dan akademisi untuk ikut menyuarakan isu penurunan muka tanah di Kecamatan Tugu yang tidak sepopuler di Semarang Utara. Tidak lupa juga memikirkan solusi atas persoalan ini.
“Jadi menurut kami pemerintah dan akademisi harus benar-benar memberi tahu dan melaporkan kepada warga bahwa ada penurunan muka tanah dan kira-kira solusinya apa gitu,” kata Cornel.
“Kan semua-semuanya jangan disalahkan pada perubahan iklim, banjir dan banjir rob padahal ada faktor-faktor yang membuat kampung ini menjadi Mangkok yang menampung air. Selama ini solusinya normalisasi, itu memakan banyak biaya ratusan miliar dan tidak menyelesaikan persoalan,” imbuhnya.
Dengan Lokakarya yang digelar akhir pekan ini, pihaknya berharap bahwa isu penurunan muka tanah wilayah Mangkang jangan dianggap remeh. Cornel mendorong pemerintah dan akademisi bersama warga untuk bergerak sebelum terlambat.
“Pemerintah dan akademisi memberi rekomendasi dan melibatkan warga secara aktif, menata dan menyelesaikan persoalan. Diskusi ini menjadi penting, menjadi pengetahuan lokal dan mengadvokasinya menjadi kebijakan,” harapnya.
Menghidupkan Ekosistem Mangrove
Menanggapi persoalan tersebut, pakar lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Sudharto P Hadi, mendorong upaya konservasi lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini juga untuk menghentikan laju abrasi pantai yang terjadi sejak tahun 1999-an.
Selain itu, menurutnya, persoalan penurunan muka tanah di kawasan pesisir disebabkan oleh dua faktor dasar. Yaitu pengeboran air tanah yang masif dan beban bangunan yang berlebihan.
“Mesti harus dibatasi (penggunaan air tanah). Ketika sebuah daerah terlampau daya dukung lingkungannya. Tanah turun itu kan indikasi dari terlampaunya daya dukung lingkungan, maka penyebab harus dikendalikan,” bebernya saat diwawancarai sebelum mengisi diskusi.
Sudharto mengetahui adanya penurunan muka tanah di wilayah 3M melalui kajian dan penelitian mahasiswanya. Maka dari itu, dibutuhkan solusi agar wilayah pesisir Mangkang ini tidak hilang seperti desa di Kabupaten Demak.
“Ternyata diperburuk dengan penurunan muka tanah. Maka itu harus jadi perhatian selain fenomena abrasi. Jangan sampai 3 M seperti kawasan yang hilang seperti Sriwulan dan Bedono,” katanya
Lebih lanjut, dia mendorong pemerintah segera turun tangan dengan menjadikan Kelurahan Mangunharjo, Mangkang Kulon, dan Mangkang Wetan, sebagai kawasan terbuka hijau. Di mana budidaya mangrove semakin digencarkan dan ditingkatkan.
“Kalau kita lihat pantai di Semarang kan sekitar 13,7 kilometer itu yang punya mangroge di Mangunharjo, Trimulyo yang kelak akan dipindah karena ada kolam resensi. Kemudian ada di sekitar Bandara Ahmad Yani milik Penerbad,” ujarnya.
Budidaya mangrove juga dinilainya dapat membantu memulihkan tambak-tambak yang rusak. Selain itu, kata Sudharto, ekosistem mangrove sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk objek wisata berbasis lingkungan.
“Saya kira swadaya masyarakat layak dibantu supaya memulihkan tambak yang rusak sekaligus menjadi pusat wisata. Supaya ada sierngi antara lingkungan dan wisata. Sekarang sudah mulai, orang-orang pada mancing dan nyediakan jasa perahu,” ungkap Sudharto.
