Kesehatan mental bukan sekadar urusan pribadi yang disembunyikan di balik senyum dan rutinitas. Ia adalah cermin dari cara negara memperlakukan rakyatnya. Apakah dengan empati, atau sekadar angka dalam laporan kebijakan. Saatnya kesehatan mental ditempatkan sebagai isu politik publik, bukan hanya wacana penuh belas kasihan.
Ketika Kewarasan Jadi Barang Publik
Di tengah hiruk pikuk pembangunan dan laju ekonomi, kesehatan mental sering kali terpinggirkan dari agenda kebijakan. Padahal, ia menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan manusia: kemampuan untuk merasa, berpikir, dan bertahan di tengah tekanan sosial yang kian kompleks. Negara yang gagal memprioritaskan kesehatan mental sesungguhnya sedang menyiapkan bom waktu sosial, karena masyarakat yang rapuh secara psikologis adalah masyarakat yang mudah goyah secara moral dan politik.
Ironisnya, perhatian terhadap kesehatan mental sering muncul setelah tragedi: remaja bunuh diri karena tekanan akademik, pekerja muda burnout, atau kasus pemasungan di pedesaan. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 19 juta warga Indonesia mengalami gangguan mental emosional, sementara 12 juta di antaranya menderita depresi. Angka ini mencerminkan bahwa gangguan mental bukan lagi masalah individual, melainkan fenomena sosial yang menuntut respons politik yang serius.
Negara memang telah mengalokasikan sekitar Rp6,7 triliun untuk penanganan kesehatan mental sejak 2020. Namun pendekatannya masih didominasi logika medis: menunggu pasien datang, mengobati, lalu melepas kembali ke masyarakat. Pendekatan semacam ini mengabaikan fakta bahwa kesehatan mental juga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, dan sistem pendidikan yang menekan. Tanpa pendekatan yang holistik, kebijakan kesehatan mental hanya akan menjadi tambal sulam tanpa solusi struktural.
Kebijakan Tanpa Empati, Empati Tanpa Arah
Persoalan utama di negeri ini adalah jarak antara kebijakan dan empati. Pemerintah sering terjebak dalam pendekatan teknokratis – berbicara dengan data, anggaran, dan target, sementara masyarakat menuntut pendekatan yang lebih manusiawi. Dua hal ini seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan disatukan.
Negara harus hadir bukan sekadar sebagai penyedia fasilitas kesehatan mental, tetapi sebagai pengarah nilai yang menciptakan lingkungan sosial yang sehat secara psikologis. Artinya, kebijakan publik mesti menjangkau lebih luas dari sekadar rumah sakit jiwa. Ia harus masuk ke sekolah, kantor, desa, bahkan ke ruang digital. Kesehatan mental harus menjadi isu lintas sektor: pendidikan yang tidak hanya mengukur kecerdasan akademik, dunia kerja yang menghargai keseimbangan hidup, dan ruang publik yang bebas dari stigma.
Namun, empati masyarakat juga tak kalah penting. Stigma masih menjadi penghalang besar. Banyak orang takut mencari bantuan karena khawatir dicap “lemah”, “kurang iman”, atau “gila”. Akibatnya, banyak yang memilih diam sampai terlambat. Di sinilah masyarakat perlu belajar mengubah perspektif, dari menghakimi menjadi memahami, dari menolak menjadi mendukung. Sebab empati sejati bukan berhenti pada rasa iba, tetapi melahirkan tindakan kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan inklusif.
Menjadikan Kesehatan Mental Sebagai Politik Publik
Kesehatan mental seharusnya berdiri sejajar dengan kesehatan fisik dalam kebijakan nasional. Setiap puskesmas idealnya memiliki layanan kesehatan mental dasar dengan tenaga psikolog yang memadai. Pemerintah daerah perlu diberi kewenangan dan dana yang cukup untuk membangun pusat layanan konseling komunitas. Telekonseling dan program dukungan psikologis berbasis digital juga harus diperluas agar menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Lebih jauh, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan kesehatan mental ke dalam setiap sektor pembangunan. Isu ini harus hadir dalam regulasi ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan, dan perlindungan sosial. Misalnya, memastikan sekolah aman dari perundungan, dunia kerja tidak menormalisasi lembur ekstrem, dan media tidak memperkuat stereotip negatif terhadap orang dengan gangguan mental.
Jika kesehatan mental diabaikan, dampaknya meluas ke ranah ekonomi dan sosial. Produktivitas menurun, kekerasan domestik meningkat, dan kualitas sumber daya manusia terdegradasi. Maka menjadikan kesehatan mental sebagai isu politik publik bukan sekadar kebutuhan moral, tetapi juga investasi strategis untuk masa depan bangsa.
Politik Empati: Menyatukan Kewajiban dan Kemanusiaan
Kita membutuhkan paradigma baru – politik empati. Politik yang tidak berhenti pada belas kasihan, tetapi menjadikan kemanusiaan sebagai inti kebijakan. Empati bukan sekadar memahami penderitaan orang lain, melainkan menciptakan sistem yang mencegah penderitaan itu terjadi. Dalam konteks ini, kesehatan mental menjadi barometer kematangan sebuah bangsa: sejauh mana negara dan masyarakat mampu berempati secara sistemik, bukan emosional.
Politik empati menuntut tiga hal, yakni keberanian negara untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, keterlibatan masyarakat dalam membangun solidaritas, dan kemauan media untuk terus mengedukasi publik. Karena ketika kebijakan dan empati berjalan beriringan, kesehatan mental tak lagi menjadi isu pinggiran, melainkan pusat dari kebijakan manusiawi.
Pada akhirnya, membicarakan kesehatan mental bukan hanya tentang “mereka yang sakit”, tetapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa memilih untuk tetap waras di tengah dunia yang semakin bising dan menekan. Sebuah bangsa yang sehat bukan hanya yang fisiknya kuat, tetapi juga yang jiwanya terjaga oleh empati dan keadilan.
