INDORAYA – Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara memunculkan kerugian ekonomi berskala besar. Nilai kerusakan akibat bencana tersebut kini diperkirakan telah menembus Rp17 triliun, mencakup aset pemerintah hingga kepemilikan masyarakat.
Kerugian tersebut meliputi kerusakan jembatan, fasilitas kesehatan, rumah sakit, serta sektor produktif warga seperti lahan pertanian dan permukiman. Nilai ini terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berjalan di lapangan.
“Awalnya perhitungan sekitar Rp12 triliun, tapi setelah didata kembali termasuk sawah terdampak, jembatan putus, hingga rumah sakit yang rusak, nilainya sudah lebih dari Rp17 triliun dan masih terus dihitung,” kata Gubernur Sumut Bobby Nasution, Senin (15/12/2025).
Di tengah besarnya kerugian tersebut, Bobby menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penanganan langsung di lapangan, terutama pada fase awal bencana. Menurutnya, kebutuhan daerah terdampak pada awal kejadian relatif seragam, yakni percepatan distribusi logistik akibat terputusnya akses.
“Kemarin saya sampaikan dari awal kebutuhan di daerah yang terdampak bencana masih seragam semua, percepatan logistik karena terdampak bencana kemarin tidak dapat mengakses logistik nya. Jadi hampir semua seragam awalnya ya,” ujarnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan di tiap wilayah mulai menunjukkan perbedaan. Beberapa daerah kini membutuhkan penanganan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing.
“Tapi hari ini berjalannya waktu kebutuhan daerah sudah berbeda, ada yang membutuhkan percepatan akses seperti di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ada yang butuh air bersih. Karena mungkin daerahnya sudah tidak terlalu terdampak lagi tapi akses air bersihnya tidak ada. Ini perlu disuplai. Perbaikan secara cepat seperti di Langkat tanggulnya kalau tidak diperbaiki dalam waktu dekat airnya masuk terus,” jelasnya.
Bobby menekankan bahwa pembukaan akses infrastruktur, khususnya jembatan dan jalur transportasi, menjadi kunci utama agar mobilisasi bantuan, logistik, dan alat berat dapat berjalan maksimal. Saat ini, personel dan logistik sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah terdampak, meski beberapa desa masih terisolasi untuk kendaraan berat.
“Yang pasti paling utama membuka akses infrastruktur jembatan agar dilakukan perbaikan secara cepat agar akses ya terbuka. Alat berat di desa yang terisolir, terisolir pembersihan ya. Tapi kalau personel, logistik sudah bisa diakses semua. Hanya untuk kendaraan berat itu terisolir,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan proses penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur akan terus dipercepat, seiring upaya menekan dampak lanjutan dari kerugian bencana yang nilainya terus bertambah.
