INDORAYA – Per Oktober 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah menggelontorkan beras cadangan sebanyak 151 ton di 17 daerah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim. Distribusi beras ini dilakukan guna mengendalikan laju inflasi di Jateng.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, saat ini beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga seperti beras, gula, cabai. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi diperlukan.
“Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai. Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi,” katanya dalam Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jateng di Semarang, Kamis, (19/10/2023).
Dijelaskan Nana, fenomena El Nino dan kekeringan berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian. Selain itu, krisis pangan di sejumlah negera membuat kebijakan pengetatan impor pangan diberlakukan. Hal ini turut berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.
Merespon situasi ini, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan langkah strategis. Di antaranya menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ektrim dan rawan pangan.
Dikrtahui ada 17 daerah di Jateng yang masih tergolong miskin ekstrem. Meliputi Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Strategi Pemprov Kendalikan Inflasi
Selain cadangan beras, Pemprov Jateng juga memiliki upaya dan strategi lain dalam mengendalikan inflasi. Yaitu dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 6 Oktober 2023, GPM sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.
Langkah berikutnya yaitu memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, dan para pelaku usaha pangan lainnya. Per 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi sebesar Rp 287,709 juta atau setara 204 ton.
Bahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan. Selain itu juga melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan pemerintah.
“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” kata Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.
Langkah lain yang dilakukan memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras. Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen. Sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
“Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras. Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah. Ini yang akan kami lakukan ke depan,” tandas Nana.
Selain mengupayakan langkah strategis tersebut, evaluasi TPID terus dilakukan secara berkala mulai tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Tujuannya untuk memaksimalkan pengendalian inflasi.
“Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini,” beber Nana.