INDORAYA – Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadhlifah, membicarakan soal maraknya aksi boikot terhadap produk yang terindikasi pro dengan Israel. Katanya sejumlah produk juga merupakan produk sehari-hari masyarakat Indonesia.
Kemudian dia juga menyebut bahwa industri tersebut banyak yang menyerap tenaga kerja Indonesia. Adanya boikot maka menyebabkan angka produksi menurun dan berpotensi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Kira-kira antisipasi apa yang diantisipasi Bu Menteri (Menaker Ida Fauziyah) dan jajarannya kalau terjadi boikot, otomatis kan produksi menurun, kemungkinan adanya PHK,” ujarnya dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta Pusat Selasa (14/11/2023).
“Belum lagi yang sifatnya franchise, ini kan rentan dengan PHK. Ini antisipasinya seperti apa. Dalam masa-masa yang sensitif ini tidak menimbulkan PHK berlebihan, dan kita bisa menjalani masa-masa sensitif ini dengan baik,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa aksi boikot itu juga perlu diperhatikan keseimbangannya. Katanya, hal itu, agar tidak menimbulkan kekhawatiran seperti yang disampaikan Nadhlifah.
Dia juga menyebut, dampak dari boikot penggunaan, pembelian produk yang mendukung Israel merupakan bentuk ekspresi kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina.
“Namun perlu kita jaga bagaimana keseimbangannya agar tidak menimbulkan kekhawatiran seperti yang tadi disampaikan,” paparnya.
Dengan itu, Kemnaker intens melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang disebut berafiliasi dengan Israel. Dia berharap, masyarakat yang bekerja di perusahaan itu tidak terganggu.
“Tentu kita komunikasi intens dilakukan bu Putri, Dirjen PHI Jamsos dengan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan negara Israel dan sekutunya. Bu Dirjen ini komunikasi agar ekspresi itu tidak mengganggu kesempatan saudara-saudara kita yang kerja di perusahaan tersebut,” pungkasnya.