INDORAYA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi memulai pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan kesiapan petugas guna meningkatkan kualitas layanan jemaah haji Indonesia.
Pembukaan diklat berlangsung di Gedung Serbaguna 2, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Minggu (11/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid.
Pada penyelenggaraan haji 2026, jumlah PPIH Arab Saudi tercatat lebih dari 1.636 orang. Para petugas tersebut akan mengemban tugas dalam sembilan bidang layanan strategis, mulai dari pelayanan jemaah, kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan dan pengamanan jemaah selama berada di Tanah Suci.
Diklat PPIH Arab Saudi 2026 dijadwalkan berlangsung hampir tiga pekan, yakni pada 10–30 Januari 2026. Seluruh rangkaian pelatihan dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede serta Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketua Panitia PPIH Arab Saudi 2026 Puji Raharjo menjelaskan bahwa materi diklat disusun secara menyeluruh untuk membekali petugas sebelum menjalankan tugas di Arab Saudi. Pelatihan mencakup pembinaan fisik dan mental, pelatihan baris-berbaris, penguatan kemampuan bahasa Arab, serta pembekalan teknis dan manasik ibadah haji.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait tata kelola pelayanan jemaah serta penguatan koordinasi lintas sektor, yang menjadi kunci kelancaran operasional haji di lapangan.
Melalui pelaksanaan diklat ini, Kemenhaj menargetkan peningkatan kompetensi teknis, administratif, dan manajerial PPIH Arab Saudi 2026. Program ini juga diarahkan untuk menyamakan persepsi pelayanan, memperkuat komunikasi antarpetugas, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika selama operasional haji, termasuk pada fase persiapan dan pemulangan jemaah.
Dengan pembekalan yang dilakukan sejak dini, pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berlangsung lebih profesional, terkoordinasi, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.
