Ad imageAd image

Kemendikbudristek Minta LPTK Gunakan Kurikulum Merdeka untuk Refrensi Pendidikan Guru

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 893 Views
4 Min Read
Kemendikbudristek. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) menggunakna Kurikulum Merdeka sebagai referensi utama dalam pendidikan guru.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Kurikulum Merdeka dalam rangkaian Festival Pendidikan Jawa Barat 2024 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat (31/5/2024).

“Kurikulum Merdeka memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur dalam asesmen nasional atau rapor pendidikan, akreditasi sekolah atau madrasah, dan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan,” terang Fathur Rochim.

Ia mengatakan LPTK yang selama ini berperan sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan guru. Kemendikbudristek mencatat, saat ini terdapat 423 LPTK di Indonesia, terdiri atas 12 eks IKIP, 34 FKIP universitas, dan 377 LPTK swasta.

Fathur menegaskan, menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai referensi utama sangat penting karena dapat mengembangkan sejumlah pembaruan dibandingkan dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya.

BACA JUGA:   16 Budaya Jawa Tengah Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional 2023

Menurutnya, pembaruan utama Kurikulum Merdeka adalah kebijakan untuk murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar, dan/atau pendalaman, serta pengayaan capaian pembelajaran secara individu, bukan rombongan belajar atau kelas.

“Bagi pendidikan khusus terdapat penambahan struktur kurikulum untuk taman kanak-kanak luar biasa (TKLB). Sementara itu, pada pendidikan kesetaraan dilakukan penyederhanaan jumlah satuan kredit kompetensi (SKK) dalam struktur kurikulum. Atas perubahan ini, penting bagi LPTK untuk menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka harus menjadi referensi utama,” papar Fathur.

Di samping pembaruan pada satuan pendidikan, Kurikulum Merdeka juga melakukan pembaruan pada ketentuan lain. Pertama, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Mengenai ekstrakurikuler, dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela.

Mengenai tanggung jawab, setiap satuan pendidikan mengembangkan dan menetapkan kurikulum berdasarkan kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan Kemendikbudristek. Bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus, harus menyediakan layanan sesuai kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

BACA JUGA:   Warga Adukan Pungli di Sekolah Lewat Kanal Sapa Mbak Ita, Begini Respon Pemkot Semarang

Selanjutnya, melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir, perlunya partisipasi aktif komunitas belajar dalam satuan pendidikan atau antarsatuan pendidikan.

Selain LPTK, Fathur merinci tiga pihak lain untuk bersama-sama menindaklanjuti pemberlakuan Kurikulum Merdeka. Pertama, pemerintah daerah mendukung guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menguatkan budaya saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Hal tersebut dilakukan baik secara luring dan daring dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang telah tersedia pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan mengaktifkan komunitas belajar guru di setiap sekolah maupun antarsekolah.

Kedua, organisasi penyelenggara pendidikan menggerakkan dan mendampingi sekolah atau madrasah yang diampunya. Selain itu, membuka kemitraan dengan sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

BACA JUGA:   Aturan Pakaian Adat Jadikan Seragam, Disdik Semarang Sebut Telah Menerapkan

Ketiga, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak serta memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku teks dan nonteks pelajaran yang bisa digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id. Buku-buku tersebut bisa diunduh secara gratis.

Fathur menambahkan, penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional memberi kepastian arah kebijakan pendidikan nasional. Sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sampai tahun ajaran 2025/2026 (untuk daerah non-3T) atau 2026/2027 (untuk daerah 3T), sambil mempelajari dan mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka.

“Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, baik melalui program Sekolah Penggerak dan SMK PK maupun secara mandiri. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi yang didorong dan dibantu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi,” tandas Fathur.

Share this Article