INDORAYA – Pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah kota di Indonesia menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang hingga 30–40 tahun ke depan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi laju pertumbuhan kota dan tekanan urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya berorientasi pada masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, fondasi pembangunan harus dirancang jauh melampaui siklus politik.
“Ini ada satu permasalahan. Kadang kita berpikir sebagai pejabat hanya lima sampai sepuluh tahun paling lama. Padahal kita harus membentuk fondasi 30 hingga 40 tahun ke depan karena kota berkembang jauh lebih cepat,” ujar Tomsi di Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025).
Tomsi menilai, tanpa perencanaan jangka panjang yang matang, pembangunan kota berisiko kehilangan arah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Karena itu, ia mendorong agar rencana tersebut dituangkan secara jelas dalam regulasi, termasuk peraturan daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kota.
“Perencanaan kota itu sangat penting, dengan memikirkan kekhasan masing-masing kota. Kalau hal itu tidak dipersiapkan, maka setiap kali ganti pemimpin, kota akan dibangun tanpa arah dan akhirnya menjadi amburadul,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah kota harus siap menghadapi lonjakan jumlah penduduk akibat arus urbanisasi. Setiap tahun, masyarakat dari desa terus berdatangan ke kota untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal, yang secara langsung meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur perkotaan.
“Setiap tahun pertumbuhan penduduk di kota makin tinggi. Banyak orang dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Pemerintah kota harus siap menghadapi kondisi ini,” ujarnya.
Tomsi menyoroti dampak lanjutan dari urbanisasi yang tidak diantisipasi sejak awal, mulai dari keterbatasan hunian layak, mahalnya harga lahan dan perkantoran, hingga munculnya permukiman padat di gang-gang sempit dengan sanitasi yang buruk.
“Orang-orang ingin dekat dengan pusat pekerjaan, tetapi harga lahan mahal. Akhirnya mereka berdesakan di gang-gang sempit, dan ini berdampak pada sanitasi serta kualitas hidup. Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi pemerintah kota,” jelasnya.
Selain persoalan hunian, Tomsi juga menekankan pentingnya perencanaan transportasi publik sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang kota. Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan andal menjadi kunci untuk menekan kemacetan, menurunkan biaya hidup, serta mewujudkan kota yang berkelanjutan.
