INDORAYA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan edukasi tentang pentingnya kaum perempuan terjun dan terlibat aktif dalam dunia politik.
Edukasi tersebut diupayakan melalui Seminar Pendidikan Politik bertajuk “Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Perempuan” yang digelar di Gets Hotel Kota Semarang, Selasa (22/8/2023).
Hadir dalam pembukaan kegiatan Analis Kebijakan Ahli Ditjen Polpum Kemendagri Andi Firmansyah dan Kepala Kesbangpol Jateng Haerudin. Adapun puluhan peserta berasal dari kader perempuan partai politik, Ormas perempuan, dan para pegiat dan aktivis perempuan.
Andi Firmansyah mengatakan, kegiatan ini digelar oleh Ditjen Polpum Kemendagri sebagai perwujudan dari amanah Pasal 435 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pasal itu pemerintah wajib mendukung suksesnya gelaran Pemilu, salah satunya dengan pendidikan politik.
“Jadi di Pasal 434 itu diamanahkan bahwa pemerintah daerah wajib memberi dukungan suksesnya Pemilu oleh para penyelenggara, seperti distribusi logistik, kesediaan sekretariat PPK dan PPS, dan pendidikan politik,” ujarnya saat ditemui usai pembukaan.
Ia mengatakan, kegiatan pendidikan politik seperti ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik. Sebagaimana dalam UU juga disebutkan bahwa kuota keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30 persen.
Sejauh ini, Ditjen Polpum Kemendagri telah melakukan pendidikan politik masyarakat di berbagai daerah, seperti Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Sumatera Salatan. Jawa Tengah menjadi provinsi yang ketujuh.
“Jateng targetnya kita sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan, bagaimana di Jateng bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD,” beber Andi.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin mengatakan bahwa perempuan sangat penting untuk terjun dan terlibat dalam dunia politik. Karena partisipasi perempuan menjadi indikator sejauh mana indeks demokrasi bangsa.
“Target 30 persen keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi di politik salah satu indikator untuk menilai indeks demokrasi kita. Maka kita terus dorong karena kalau partisipasi politik perempuan itu bagus maka indeks demokrasi kita juga bagus,” bebernya.
Menurutnya, saat ini partisipasi perempuan di Jateng masih di angka 20 persen sekian. Padahal keterwakilan kaum perempuan minimal 30 persen. Kesbangpol Jateng terus mendorong para kartini muda untuk lebih sadar dan terlibat dalam politik.
“Hari ini partisipasi perempuan di Jawa Tengah masih 20-an persen, padahal targetnya kan 30 persen. Maka harus ada kebangkitan kaum perempuan untuk kemudian menaikkan partisipasi politiknya,” ujar Harudin.
Ia menilai, hal tersebut disebabkan karena kesadaran perempuan masih minim. Ini juga ada pengaruh dari sistem budaya yang berlaku di masyarakat. Padahal konstitusi tidak membatasi gerak kaum perempuan untuk tampil di ruang publik.
“Maka perempuan inilah saatnya bangkit. Sekarang itu pilihan mau ikut pemahaman baik benar sesuai dengan kaidah atau ikut kelompok tertentu yang mungkin tidak memberi kebebasan kepada perempuan. Saya katakan bahwa konstitusi kita menjamin perempuan terlibat (politik),” tandas Haerudin.