INDORAYA – Kondisi kekeringan yang melanda Provinsi Jawa Tengah (Jateng) semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng menyebut, sebanyak 850 desa dari 32 kabupaten/kota mengalami krisis air bersih.
“Dari 35 kabupaten/kota yang terdampak, yang perlu air bersih ada 32 kabupaten/kota, di 850 desa. Kemudian yang paling tinggi desanya ada di Blora, Grobogan, Demak, Pati, Purbalingga,” ujar Kepala BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan.
Mengatasi kekeringan pada puncak musim kemarau ini, Pemprov Jateng telah menyalurkan sebanyak 33.060.300 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 850 desa yang terdampak kekeringan.
Penyaluran air bersih sudah dipersiapkan sejak bulan Mei lalu melalui APBD dan bantuan CSR dari berbagai pihak. Bergas mengatakan, distribusi terus dilakukan ke berbagai wilayah terdampak.
“Di awal sudah dipersiapkan, seperti di Grobogan, Blora, Sragen, Klaten sudah mempersiapkan diri. Sampai hari ini masih belum ada masalah,” imbuhnya.
Dia berkata, upaya penyaluran air bersih akan terus disiagakan hingga nanti memasuki awal musim penghujan bulan November sebagaimana prakiraan dari BMKG.
“Namun ini masih jalan September dan nanti masuk Oktober. Semoga nanti bulan November sudah masuk awal musim penghujan,” ungkap Bergas.
Untuk mengantisipasi hingga bulan November, terang Bergas, BPBD Jateng telah mencadangkan sebanyak 80 unit tangki air untuk penyaluran air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan.
Selain itu, dia mengaku tidak ada kendala berarti saat proses pengiriman air. Meski demikian, BPBD mengimbau masyarakat agar saat mendapat suplai air bisa menyiapkan tempat tandon air terpadu.
Jika tandon air terpadu berkapasitas besar sudah ada, pengiriman air akan lebih cepat. Namun apabila masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lama dan pengiriman air ke wilayah lain bisa tersendat.
“Selebihnya, ya kami minta masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi tandas BPBD kabupaten/kota setempat,” tandas Bergas.