Ad imageAd image

Jurnalis dan Masyarakat Sipil di Jateng Tolak RUU Penyiaran yang Bisa Bungkam Kemerdekaan Pers

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 843 Views
4 Min Read
Puluhan jurnalis dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi penolakan RUU Penyiaran di depan Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis (30/5/2024) sore. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Puluhan jurnalis dan elemen masyarakat sipil di Jawa Tengah (Jateng) menyatakan menolak Revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran yang dinilai dapat membungkam kemerdekaan pers.

Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (30/5/2024) sore. Massa meyakini RUU Penyiaran yang kini dibahas di DPR RI dapat menyeret masa depan jurnalisme Indonesia ke era kelam.

Elemen yang tergabung dalam gerakan ini yaitu AJI Kota Semarang, PWI Jateng, IJTI Jateng,  PFI Semarang, LBH Semarang, Aksi Kamisan Semarang, Walhi Jateng, LRCKJHAM, Perempuan Jurnalis Jawa Tengah, Teater Gema, LBH Apik Semarang, Maring Institute, dan sejumlah pers mahasiswa di Semarang.

Massa menyoroti amandemen dalam draft RUU terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang di dalamnya terdapat pembatasan, larangan, dan kewajiban penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers.

RUU Penyiaran ini dinilai sebagai upaya pemerintah melakukan kontrol berlebihan terhadap pergerakan warga. Tentu saja hal tersebut tidak hanya berdampak pada pelanggaran kebebasan pers, namun juga melanggar hak masyarakat atas informasi.

BACA JUGA:   Pemprov Jateng Dukung Raperda Kedaulatan Pangan, Diharap Mampu Wujudkan Kemandirian Pangan

Hal ini dianggap mengkhianati semangat mencapai negara demokrasi yang dicapai melalui UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Padahal UU yang diusulkan ini melindungi pekerjaan jurnalistik dan menjamin penghormatan terhadap hak publik atas informasi.

Ketua AJI Kota Semarang, Aris Mulyawan memberikan catatan penting terkait perubahan UU Penyiaran. Pertama, pelarangan siaran pers eksklusif ialah wujud keengganan pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan negara.

“Alih-alih hanya menggunakan produk jurnalisme investigatif sebagai alat pengecekan dan penyeimbang kelangsungan kehidupan bernegara, pemerintah memilih menutup saluran informasi tersebut,” katanya.

Kedua, pelarangan konten penyiaran dan konten yang menggambarkan perilaku LGBT ialah bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+, yang bisa mengurangi ruang berekspresi. Sehingga hal tersebut melanggengkan budaya non-inklusi dalam jurnalisme.

BACA JUGA:   Jelang Libur Nataru, Balai Taman Nasional Karimunjawa Atur Izin Pelaku Usaha Pariwisata Perairan

Dia menilai, pasal-pasal represi terhadap demokrasi dikemas oleh pemerintah dengan dalih bentuk perlindungan dari penghinaan dan pencemaran nama baik, yang justru semakin dilegitimasi oleh RUU Penyiaran.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya mengurangi independensi Dewan Pers dan berjalannya UU Pers. Pasal 8A huruf q serta 42 ayat (1) dan (2) rancangan RUU Penyiaran menimbulkan tumpang tindih kewenangan KPI dan Dewan Pers.

Aris Mulyawan mengatakan, selain jurnalis, kewenangan KPI melakukan penyensoran dan pembredelan konten di media sosial turut mengancam kebebasan konten kreator dalam memproduksi karya.

“MK dengan membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran Pasal 14, Pasal 15 pada UU Nomor 1 Tahun 1945 dan Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada 21 Maret 2024 lalu. Mengapa poin kabar bohong dan pencemaran nama baik masuk kembali di RUU Penyiaran?,” katanya.

BACA JUGA:   IPHI Jateng Punya Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, Begini Syarat Pendaftarannya!

Ketua PWI Jateng, Amir Machmud menilai berita investigasi sebagai mahkota wartawan tidak boleh dihalangi dengan alasan apapun. Berita investigasi ialah bagian dari wujud kemerdekaan pers dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

“Maka berita investigasi harus dijaga, dirawat untuk menjamin kemerdekaan pers. Terpenting harus ditopang oleh verifikasi yang kuat sehingga memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” ucap Amir Machmud NS.

Sementara itu, Ketua IJTI Jateng, Teguh Hadi Prayitno menegaskan kalau beberapa pasal di RUU Penyiaran bisa mengancam kebebasan pers dan berekpresi. Apabila disahkan, pemerintah bisa mengendalikan ruang gerak warga dan mengkhianati semangat demokrasi yang terwujud melalui UU nomor 40 tahun 1999.

“Oleh karenanya kami meminta agar dilakukan pembahasan ulang yang melibatkan dewan pers, organisasi-organisasi pers yang sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi,” ungkap dia.

Share this Article