Ad imageAd image

Jokowi Resmi Teken Aturan Bayar Tol Tanpa Setop

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 892 Views
2 Min Read
Ruas Jalan Tol Semarang-Demak seksi II. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

INDORAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pada Senin (20/05/2024). Di dalamnya, terkandung pembahasan tentang implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Adapun pokok pembahasan menyangkut MLFF dibahas dalam Pasal 67 tentang pengumpulan jalan tol atau penarikan dari pengguna jalan tol. Dalam Pasal 67 Ayat 1 disebut, pengumpulan tol dilakukan menggunakan sistem elektronik.

“Sistem pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF),” bunyi Pasal 67 Ayat 2 PP tersebut, dikutip Sabtu (25/5/2024).

BACA JUGA:   Usai Penetapan KPU, Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Presiden Baru

Lebih lanjut juga disebutkan, pelaksanaan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh Menteri. Dalam hal ini, Badan Usaha dapat dikenai biaya layanan.

“Besarnya biaya layanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan biaya operasional pengumpulan Tol oleh Badan Usaha sebelum diterapkannya teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dan pengembalian atas investasi teknologi nontunai nirsentuh nirhenti,” bunyi penjelasan ayat tersebut.

Biaya layanan sebagaimana dimaksud tersebut digunakan untuk membayar badan usaha pelaksana. Dalam hal terdapat selisih lebih pemasukan biaya layanan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

BACA JUGA:   Prabowo Akan Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Siang Ini

Selanjutnya, para pengguna jalan tol wajib mendaftarkan kendaraannya setelah system MLFF ini resmi diterapkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 105 PP tersebut.

“Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri,” bunyi beleid tersebut.

Pengguna jalan tol yang belum mendaftarkan kendaraannya bakal terancam sanksi berupa denda. Pada saat sistem MLFF telah diterapkan dan pengguna jalan tol yang tidak membayar tol, maka akan dikenakan denda administrative secara bertingkat.

BACA JUGA:   Bakal Digunakan Untuk Upacara 17 Agustus, Jokowi Targetkan Istana Presiden di IKN Rampung 2024

“Pendapatan yang bersumber dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan penerimaan negara bukan pajak,” bunyi Pasal 105 Ayat 9 PP tersebut.

Share this Article