Ad imageAd image

Jokowi Resmi Tambah Kuota Subsidi Pupuk Jadi 9,5 Ton

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 899 Views
2 Min Read
Ilustrasi pupuk nonsubsidi. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

“Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun,” kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3/2024).

BACA JUGA:   Jokowi Berikan Bantuan Senilai Rp200 Juta ke Petani Jateng Korban El Nino

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Dia menegaskan keputusan Presiden Jokowi menambah kuota pupuk subsidi merupakan hasil pembahasan bersama para menteri di rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu. Amran mengatakan alokasi tersebut kini tak lagi mengacu pada harga pupuk hingga bahan baku.

“Tetapi mengacu pada volume kebutuhan petani sehingga ke depan nanti tidak diragukan lagi pupuk kurang karena kita sepakati setiap tahun, minimal bukan maksimal, 9,5 juta ton. Nilainya Rp54 triliun,” tegasnya.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Resmi Bubarkan BUMN PT Istaka Karya

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

“Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi,” ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

BACA JUGA:   Jokowi Sebut Pembangunan IKN Agar Tidak Jawasentris

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

Share this Article
Leave a comment