Ad imageAd image

Jelang Pilkada 2024, Ombudsman Jateng Berikan Catatan Penting Untuk Calon Kepala Daerah

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 863 Views
3 Min Read
Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Tengah (Jateng) 2024, Ombudsman Jateng memberikan catatan kepada calon kandidat kepala daerah yang akan berkontestasi.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan, sejumlah persoalan pelayanan publik yang bermunculan di 35 kabupaten/kota akan menjadi tugas yang harus dipikul para calon kepala daerah. Menurutnya, sektor pelayanan publik dasar seringkali tidak teratasi di Jateng.

“Di Jawa Tengah kasus-kasus pelayanan dasar masih ditemukan hampir merata tiap wilayah. Terutama bagi pelayanan dasar. Jadi, kita masih banyak menerima komplain pelayanan dasar. Seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Ia menekankan, masing-masing kader partai yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah bila terpilih nantinya perlu menuntaskan banyak persoalan pelayanan publik.

BACA JUGA:   Gerbang Gedung DPRD Jateng Dijebol, Pimpinan Dewan Turun Temui Massa Aksi

Lebih lanjut, Farida mengingatkan kepada setiap calon kepala daerah supaya mencermati kasus maladministrasi sehingga pemerintah daerah bisa hadir di tengah masyarakat.

“Artinya ketika mengalami maladministrasi maka pemda harus hadir. Karena kepala daerah sebagai wajah negara. Mereka musti secara riil perlu melihat ada beberapa masalah layanan yang belum clear and clear,” ungkap dia.

Dia menerangkan, persoalan layanan publik yang menjadi pekerjaan rumah bagi calon kepala daerah ialah bidang pemenuhan layanan bagi kelompok disabilitas dan warga miskin.

“Maka kita putuskan bersinergi dengan BPKP dan KPK supaya dapat mendorong calon kepala daerah punya komitmen menyelesaikan masalah pelayanan dasar sampai ke titik clear and clear. Kita juga harus fokus pada penanganan stunting. Apakah betul-betul layanannya sudah tepat sasaran,” ucap Farida.

BACA JUGA:   Buruh Grobogan Turun Jabatan Usai Protes Tak Dapat Upah, Disnakertrans: Dia yang Minta

Untuk layanan sektor kesehatan yang sering dilaporkan yakni soal pelayanan jaminan kesehatan, penanganan stunting termasuk pemberian menu di posyandu di Kabupaten Kudus dan Kecamatan Tembalang Semarang.

“Di Kudus dan Kecamatan Tembalang Semarang ditemukan angka stuntingnya tinggi. Karena menu untuk anak-anak yang stunting itu ternyata diberi makanan instan. Bukan menu yang mengandung bahan baku bergizi,” ungkapnya.

Tidak Hanya itu saja, menurutnya persoalan lain yang harus ditangani kepala daerah yaitu sektor pendidikan. Apalagi tahun 2023 lalu banyak kasus pendidikan yang masih menggantung.

BACA JUGA:   Cuaca Ekstrem di Jateng Hingga 21 Februari, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi

Adapun untuk sektor pendidikan yang kerap dilaporkan ke Ombudsman Jateng mayoritas berkaitan kegiatan studi tour, pungutan uang untuk wisuda siswa, pungutan sumbangan tidak sesuai ketentuan.

“Padahal kita sudah mendorong alokasi tata kelola instansi pendidikan harus sesuai pagi anggaran BOS. Oleh karena itulah, dalam Pilkada ini bahwa pendidikan layanan dasar memang perlu jadi perhatian. Ada lebih 50 persen daerah bermasalah di bidang pendidikan. Maka perlu ada perbaikan khususnya di sekolahan SD SMP,” kata Farida.

Share this Article
Leave a comment