INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menegaskan kesiapan penuh menghadapi mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Infrastruktur jalan, pengendalian arus mudik, hingga ketersediaan bahan pangan dipastikan dalam kondisi aman dan terpantau.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi persiapan Nataru di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, (8/12/202).
Menurutnya, Jawa Tengah akan menjadi jalur utama pergerakan masyarakat dari berbagai daerah, sehingga seluruh sektor wajib siaga.
“Jateng ini sentra graviti nasional, terkait dengan arus mudik barang dan orang di wilayah kita, termasuk pengamanan masyarakat yang nanti akan merayakan Natal atau yang liburan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, muncul laporan tentang titik jalan rawan gelap, salah satunya disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Keluhan itu berkaitan dengan sejumlah ruas yang minim penerangan menuju arah DI Yogyakarta. Menanggapi hal ini, Luthfi memastikan perbaikan dilakukan segera, baik pada ruas provinsi maupun nasional.
“Sudah kita lakukan infiltrasi. Nanti provinsi akan turun baik itu jalan nasional maupun provinsi yang kurang,” katanya.
Ia menegaskan tidak akan menunda perbaikan, termasuk penanganan lubang jalan dan penerangan.
“Sing kurang terang diterangno, (jalan) sing bolong ditambal. Prinsip besok sudah mulus dan terang,” tegas Gubernur.
Selain infrastruktur, rakor juga mematangkan isu ketersediaan bahan pangan menjelang Nataru. Berdasarkan laporan Bulog serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng dipastikan memiliki stok aman untuk berbagai komoditas pokok.
Luthfi menyampaikan pihaknya turut mengawasi distribusi dan harga agar tidak terjadi lonjakan signifikan selama periode libur panjang.
Rakor juga menyoroti tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah, termasuk kejadian longsor di Banjarnegara–Cilacap. Pemprov memastikan setiap daerah telah menjalankan standar operasional tanggap darurat.
“Penanganan bencana sudah kita lakukan SOP. Jadi, tanggap segeraan bencana,” ujarnya.
Luthfi menambahkan setiap kepala daerah sudah dibekali pedoman pembentukan satuan tugas khusus pada masa tanggap darurat.
“Pada saat tanggap darurat, maka yang dilakukan adalah bentuk satgas. Satgas pengungsi, satgas pendidikan, satgas infrastruktur, satgas dari desa-desa yang sudah kita latih,” jelasnya.
Pengalaman bencana di sejumlah daerah, kata dia, menjadi referensi penting bagi wilayah lain dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
“Bentuk itu sudah jadi pelajaran bagi daerah lain nanti kalau ada bencana,” pungkas Ahmad Luthfi.
