INDORAYA – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan FGD yang berlangsung di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP, dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), serta akademisi dari UNDIP dalam forum strategis untuk mendiskusikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional ke depan.
Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan menegaskan kesiapan UNDIP sebagai institusi akademik untuk berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan nasional.
“Kami percaya, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ujar Suharnomo.
Ia menegaskan bahwa UNDIP mengedepankan nilai Bermartabat dan Bermanfaat—yaitu menjunjung tinggi integritas akademik serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari pengabdian sosial, ia menjelaskan bahwa UNDIP telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka kemiskinan, termasuk pemberian beasiswa kepada lebih dari 2.500 mahasiswa penerima KIP-K, serta dukungan penuh bagi 120 mahasiswa dari Jepara melalui fasilitas asrama dan konsumsi harian.
“Kami percaya, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial secara vertikal. UNDIP ingin mengambil peran aktif agar Jawa Tengah tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia,” tambahnya.
Upaya konkret lain yang dijalankan UNDIP mencakup lebih dari 35 program berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah teknologi desalinasi tenaga surya yang mengubah air payau menjadi air bersih di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora.
UNDIP juga mengembangkan penggunaan teknologi d’ozone untuk memperpanjang masa simpan hasil pertanian, seperti cabai, yang diterapkan di 12 lokasi dan membantu mengurangi kerugian petani.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” tegas Suharnomo.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, menyampaikan penghargaan atas pelaksanaan FGD di Jawa Tengah. Ia menyebut provinsi ini memiliki posisi strategis secara geografis dan potensi besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.
“Jawa Tengah memiliki infrastruktur strategis, tiga pusat kegiatan nasional, sebelas pusat kegiatan wilayah, serta sektor unggulan. DPD RI sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM, infrastruktur, dan pengalokasian anggaran demi mendorong kesetaraan pembangunan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, turut hadir dan menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam menyusun RAPBN yang akurat dan inklusif. Menurutnya, DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal berdasarkan kebutuhan nyata di daerah.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menyampaikan bahwa FGD ini juga dilaksanakan secara bersamaan di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Pemilihan FEB UNDIP sebagai tuan rumah didasarkan pada reputasinya sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik dengan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah.
“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti UNDIP menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Dalam forum tersebut, dua guru besar UNDIP, F.X. Sugiyanto dan Nugroho S.B. Maria, turut menyampaikan paparan. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T., juga hadir, dan diskusi dipandu oleh Mohamad Egi Destiarsono, akademisi dari UNDIP.
Berbagai isu makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, subsidi, dan alokasi belanja negara menjadi topik utama dalam diskusi. Hasil FGD akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi dari DPD RI kepada pemerintah pusat dalam penyusunan RAPBN 2026.
Kegiatan ini sekaligus mempertegas peran FEB UNDIP sebagai pusat pemikiran dalam isu kebijakan ekonomi dan sosial, serta memperlihatkan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai laboratorium gagasan dan solusi untuk menjawab tantangan pembangunan nasional.