INDORAYA – Kinerja pemerintah daerah dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi dan pusat seringkali mendapat sorotan masyarakat luas. Jawa Tengah mendapatkan tingkat kepuasan cukup baik dengan dibuktikan lima dari 35 pemerintah kabupaten/kota menunjukkan kinerja yang mumpuni melayani masyarakat.
Data kinerja tersebut disampaikan jajaran pimpinan Ombudsman Perwakilan Jateng saat berdiskusi langsung dengan Pimpinan DPRD Jateng di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Berlian Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (2/06/2022). Dalam kesempatan itu para Pimpinan DPRD dihadiri Wakil Ketua DPRD Sukirman, Ferry Wawan Cahyono, dan Heri Pudyatmoko.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Hery Pudyatmoko menegaskan, Ombudsman diharap bisa membantu memetakan secara luas mana saja sektor pelayanan publik yang membutuhkan perhatian khusus.
“Bisa jadi ada permasalahan serius yang harus segera tertangani, apalagi keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat kepuasan pelayanan publik,” terang legislator asal Gerindra tersebut.
Dikatakan, kerja sama dengan Ombudsman bisa menjembatani pengawasan kinerja lembaga publik secara luas hingga ke tingkat daerah.
“Terlebih, saat ini tingkat kepuasan dan kepercayaan lembaga pelayanan publik menjadi wajah keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah itu berjalan baik atau tidak,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman menyambut baik adanya kerja sama pengawasan pelayanan publik, dan bisa menjadi acuan daerah mana saja yang memerlukan kinerja pelayanan secara ekstra.
“Tingkat kepuasan masyarakat lewat pelayanan yang diberikan lembaga publik pemerintah memang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam semua sektor pembangunan. Salah satu tugas lembaga legislatif adalah pengawasan, di samping fungsi penganggaran dan perundangan. Kolaborasi bersama akan sangat membantu kami dalam mengawasi secara luas agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” tanggap politikus PKB itu.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng, Siti Farida memaparkan, kinerja pemerintah daerah banyak yang belum bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat. Adanya aduan masuk dan belum terselesaikan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelayan publik, terlebih belakang kinerja pemerintahan banyak disorot masyarakat.
“Dari data survei yang kami kumpulkan, beberapa kabupaten kota masih menempati garis kuning dalam pelayanan publik, terkait kinerja pemerintah. Adanya aduan terkait semua sektor pemerintah yang belum terselesaikan secara baik menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu perlu ada sinergi bersama Ombudsman bersama legislatif untuk lebih bisa memberikan pengawasan secara lebih luas terhadap lembaga pelayanan publik. Hal ini diharapkan bisa memacu kembali, pelayanan publik pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat bisa berjalan maksimal,” jelas dia.(IR)