Ad imageAd image

Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Siap Hadir

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 585 Views
2 Min Read
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: istimewa)

INDORAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan panggilan untuk sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024. Airlangga menyatakan bahwa mereka masih menunggu undangan resmi tersebut.

“Kami menunggu undangan dari MK. Kami menunggu undangan sampai hari ini,” ucap Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (2/4/2024).

Meskipun begitu, Airlangga menegaskan bahwa mereka akan bersikap kooperatif terhadap panggilan tersebut. Dia menyatakan kesiapannya untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK.

BACA JUGA:   Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

“Kami akan hadir, insyaallah,” tambahnya.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sebagai tanggapan terhadap dugaan bahwa bantuan sosial (bansos) mempengaruhi Pemilu 2024.

“Pertama-tama, kami akan menunggu undangan resmi dari MK. Setelah itu, kami akan merespons. Namun, bagi pemerintah, semuanya sudah jelas. Baik itu penggunaan APBN, bansos, atau hal lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, MK telah mengumumkan bahwa empat menteri dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan dipanggil untuk memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024.

BACA JUGA:   Airlangga Bilang Program Makan Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Kabinet Jokowi

“Para menteri yang akan dipanggil adalah Saudara Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” ungkap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di gedung MK, pada hari Senin (1/4/2024).

Mereka dijadwalkan akan dipanggil pada hari Jumat (5/4). Suhartoyo juga menyatakan bahwa MK sebenarnya menolak permohonan dari para pemohon untuk memanggil para menteri tersebut.

BACA JUGA:   Isi Pokok-pokok Perppu Cipta Kerja
Share this Article
Leave a comment