INDORAYA – Pengamat politik dan pemerintahan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono menyoroti intensitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dalam melakukan safari politik ke berbagai daerah di luar Jateng.
Sebagaimana diketahui melalui akun media sosialnya, Ganjar yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan intens berkunjung ke beberapa daerah. Seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, bahkan sampai ke Sulawesi Utara.
Pengamat politik dan pemerintahan Undip Semarang, Teguh Yuwono menilai Ganjar gencar melakukan safari politik setelah diusung menjadi Capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 21 April 2023 lalu.
Teguh mengingatkan, Ganjar masih memiliki tugas sebagai kepala daerah. Ia pun meminta Ganjar untuk fokus menuntaskan pembangunan daerah, khususnya masalah kemiskinan dan infrastruktur di Jateng yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Saya kira Pak Gubernur selain fokus terhadap rancangan untuk maju sebagai Capres, ya saya kira sampai saat ini (perbaikan infrastruktur dan kemiskinan) masih harus didorong, masih harus difokuskan,” ujarnya kepada Indoraya.news melalui panggilan WhatsApp, Jumat (19/5/2023).
Menurut Teguh, masalah kemiskinan dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi Ganjar. Hal ini harus dilakukan akselerasi, mengingat empat bulan lagi jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jateng akan berakhir.
“Karena infrastruktur itu sebagai jalur ekonomi. Jadi sektor ini perlu ditingkatkan lagi, dulu kan gubernur mengusung isu infrastruktur dan kemiskinan. Ternyata saat ini juga masih ada persoalan,” ungkapnya.
Meskipun begitu, secara regulasi, kata Teguh, safari politik Ganjar menjelang Pilpres 2024 belum bisa dijerat oleh Bawaslu. Pasalnya KPU sendiri belum menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres.
“Walaupun pergi ke luar daerah, kemana-mana, karena beliau masih bukan Capres, kalau Capres kan harus dikawal polisi, harus segala macem lah, itu beda kasus. Karena masih bakal calon, belum resmi terikat di KPU, maka posisinya masih Gubernur,” ungkapnya.
Soal perjalanan ke daerah-daerah lain, Ganjar diperbolehkan jika mendapatkan izin dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Secara konstitusi memang tidak dilarang, namun Teguh menilai persoalan ini lebih kepada etika politik.
“Sepanjang Mendagri tidak memberikan larangan dan memberikan izin beliau ke tempat yang lain tentu tidak masalah. Jadi saya kira ini lebih kepada etika politik, lebih kepada kebiasaan politik. Saya kira lebih ke sana arahnya,” tandas Teguh.