INDORAYA — Arus urbanisasi di Jawa Tengah terus meningkat, dengan sekitar 57 persen penduduk kini tinggal di wilayah perkotaan, terutama di Semarang, Solo, dan sekitarnya. Fenomena ini menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, harus dibaca bukan hanya sebagai tanda perkembangan ekonomi, tetapi juga sebagai peringatan bahwa akses pekerjaan dan ruang hidup di kota harus lebih inklusif dan manusiawi.
“Kita tidak bisa terus membiarkan urbanisasi berjalan tanpa arah. Kota harus jadi ruang hidup bersama — tempat di mana setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan pekerja informal, punya kesempatan yang sama untuk tumbuh,” ujar Heri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2025, urbanisasi meningkat stabil seiring migrasi dari daerah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan mendorong lapangan kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa, namun juga menimbulkan kesenjangan sosial baru — terutama bagi kelompok rentan yang kesulitan mengakses pekerjaan formal.
“Pekerja informal di kota jumlahnya besar, tapi perlindungan sosialnya minim. Banyak perempuan dan penyandang disabilitas yang terjebak di pinggiran ekonomi karena sistem kerja yang tidak ramah bagi mereka,” tambahnya.
Heri menilai, tantangan utama urbanisasi saat ini bukan hanya soal tata ruang, tetapi struktur ekonomi kota yang belum adil. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kota harus memperhatikan keseimbangan antara produktivitas dan inklusivitas, agar bonus demografi Jawa Tengah tidak berakhir menjadi masalah sosial baru.
“Kita bicara tentang manusia, bukan sekadar angka pertumbuhan. Urbanisasi tanpa pemerataan kerja akan melahirkan kemiskinan baru di tengah modernitas,” tegasnya.
Untuk itu, Heri mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan ketenagakerjaan perkotaan yang ramah semua kalangan, termasuk dengan menyediakan pusat pelatihan kerja yang bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas.
“Kita perlu sistem pelatihan adaptif yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kemampuan warga. Jangan sampai pelatihan hanya formalitas tanpa keberlanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan kawasan ekonomi dan transportasi publik yang mendukung mobilitas warga miskin kota dan pekerja harian. Menurutnya, akses transportasi yang terjangkau adalah bagian penting dari keadilan kerja.
“Kalau ongkos ke tempat kerja saja mahal, orang miskin akan terus kalah dalam kompetisi ekonomi. Jadi, akses mobilitas juga bagian dari hak kerja yang adil,” kata Heri.
Selain itu, Heri meminta agar sektor swasta turut berperan aktif menciptakan lingkungan kerja inklusif, misalnya dengan menerapkan kebijakan rekrutmen tanpa diskriminasi dan fasilitas ramah disabilitas.
“Kita tidak butuh belas kasihan, tapi kesempatan. Dunia usaha harus sadar bahwa keberagaman tenaga kerja justru memperkuat daya saing,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Heri berharap kebijakan pembangunan kota diarahkan untuk menciptakan “ekosistem urban yang adil sosial”, di mana warga dari berbagai latar belakang bisa hidup layak dan produktif.
“Kota harus jadi tempat hidup yang adil, bukan hanya indah di peta. Urbanisasi yang sehat adalah yang menumbuhkan solidaritas sosial dan memperkuat ekonomi rakyat,” pungkasnya.
