INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing daerah. Terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Heri menyampaikan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian daerah. Hal ini karena tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki banyak potensi UMKM yang dapat berkembang dengan baik.
Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM dan mendukung agar lebih kompetitif, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional.
Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan. Seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya pengetahuan dalam pemasaran produk, serta minimnya akses terhadap teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.
Menurut Heri, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
“UMKM bukan hanya sektor yang harus kita lindungi, tetapi juga sektor yang perlu kita dorong untuk tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” katnya.
“Kebijakan yang mendukung UMKM harus mencakup akses permodalan, teknologi, serta pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk,” lanjutnya.
Perluasan Akses Permodalan untuk UMKM
Salah satu kendala terbesar yang dihadapi UMKM di Jawa Tengah adalah keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, sulit untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena terkendala persyaratan yang cukup ketat.
Di sisi lain, pinjaman dari lembaga informal seringkali membebani dengan bunga yang tinggi, sehingga memberatkan usaha mereka.
Dalam hal ini, Heri mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Misalnya dengan program-program pinjaman dengan bunga rendah, subsidi permodalan, atau skema kredit mikro menjadi langkah strategis untuk membantu pelaku UMKM memperbesar skala usaha mereka.
“Pemda harus menjembatani kebutuhan permodalan ini, baik melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, atau bahkan kolaborasi dengan sektor swasta yang memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu UMKM,” ungkapnya.
“Jangan biarkan UMKM terkendala hanya karena masalah permodalan,” tegasnya.
Selain itu, Heri juga menyarankan agar Pemprov Jawa Tengah menggulirkan program pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM.
“Pengelolaan keuangan usaha perlu dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kelangsungan dan perkembangan usaha,” ujarnya.
“Keberlanjutan UMKM di Jawa Tengah tergantung pada kebijakan pemerintah yang mendukung. Kita tidak hanya perlu memberikan bantuan modal, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi UMKM untuk berkembang dan berinovasi,” pungkasnya.
