INDORAYA — Konsistensi kebijakan di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik. Perubahan kebijakan yang terlalu sering, tanpa arah yang jelas, berpotensi menghambat capaian program serta menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga membutuhkan kesinambungan dalam pelaksanaannya.
“Banyak program daerah sebenarnya dirancang dengan niat baik, tetapi kurang berdampak karena tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, masyarakat tidak merasakan manfaat secara utuh,” ujar Heri di Semarang.
Menurutnya, konsistensi kebijakan bukan berarti menutup ruang evaluasi atau koreksi. Justru sebaliknya, kebijakan harus memiliki arah jangka menengah dan panjang yang jelas, dengan penyesuaian berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti dinamika politik sesaat.
Heri menyoroti bahwa inkonsistensi sering terjadi pada program lintas sektor, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Program yang berganti nama atau pendekatan setiap periode dinilai menyulitkan aparatur pelaksana sekaligus melemahkan partisipasi masyarakat.
“Kalau tiap tahun pendekatannya berubah, masyarakat akhirnya ragu untuk terlibat. Padahal pembangunan itu butuh kepercayaan dan keberlanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara kebijakan provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan daerah berisiko berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling menguatkan.
Dalam konteks pemerintahan baru, Heri menilai momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi kebijakan yang sudah berjalan baik, bukan memulai semuanya dari nol. Evaluasi, menurutnya, perlu dilakukan secara objektif agar program yang efektif dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Pergantian kepemimpinan seharusnya tidak memutus arah pembangunan. Yang perlu dijaga adalah kesinambungan, sambil tetap membuka ruang inovasi,” ujarnya.
Heri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan daerah yang stabil, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Pembangunan yang berkelanjutan lahir dari kebijakan yang konsisten dan dipercaya publik. Tanpa itu, capaian apa pun akan mudah rapuh,” pungkasnya. [Adv]
