INDORAYA – Peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, jantung dan stroke menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyoroti bahwa kesehatan lingkungan memainkan peran krusial dalam pencegahan PTM, mengingat faktor lingkungan seperti polusi dan akses sanitasi sering memperburuk kondisi tersebut.
Di tengah pergeseran pola penyakit dari menular ke tidak menular, Heri menekankan perlunya penguatan program kesehatan lingkungan.
“Kesehatan lingkungan adalah fondasi utama untuk mengendalikan PTM, karena banyak kasus dipicu oleh paparan polutan, air tidak bersih, atau gaya hidup yang dipengaruhi kondisi sekitar,” ungkapnya.
Menurut data terkini, PTM menyumbang sebagian besar beban kesehatan di Indonesia, dengan sekitar 75 persen kematian nasional akibat penyakit seperti kardiovaskular dan diabetes. Di Jateng, program Posbindu PTM telah mencapai ribuan unit, termasuk lebih dari 8.500 posbindu yang berfokus pada deteksi dini faktor risiko.
Heri menyoroti peran Dinas Kesehatan sebagai OPD pelaksana utama dalam urusan kesehatan wajib. Ia mendorong optimalisasi puskesmas untuk monitoring kesehatan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran udara dan air yang berkontribusi pada penyakit pernapasan kronis serta hipertensi.
Ia juga menghubungkan isu ini dengan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan usia lanjut dan penyakit tidak menular yang tercantum dalam prioritas pembangunan daerah.
“Tanpa lingkungan sehat, upaya pengobatan PTM akan sia-sia; pencegahan dari hulu lebih efektif,” tegasnya.
Selain itu, Heri turut mengajak koordinasi lintas OPD, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk integrasi program seperti pengelolaan sampah dan penghijauan yang mendukung kualitas udara bersih.
Ia mencontohkan bagaimana mikroplastik dan polusi udara di wilayah urban Jateng semakin memperburuk risiko PTM, sehingga perlu regulasi lebih ketat dan edukasi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui Posbindu untuk pemantauan mandiri, terutama di daerah rawan pencemaran. [Adv]
