INDORAYA — Di tengah upaya mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat, penggunaan teknologi tepat guna (TTG) dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teknologi sederhana yang relevan dengan kebutuhan lokal dianggap lebih efektif dibandingkan inovasi berbiaya tinggi yang sulit diadaptasi di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menilai bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil hanya bisa terwujud bila inovasi berjalan seiring dengan kearifan lokal.
“Kita sering terjebak pada istilah modernisasi, padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah teknologi yang bisa digunakan, dirawat, dan memberi nilai tambah langsung bagi kehidupan mereka,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa teknologi tepat guna bukan semata urusan alat, tapi cara berpikir.
Banyak desa di Jawa Tengah, katanya, terbukti mampu menciptakan solusi mandiri — dari sistem pengolahan limbah organik, energi biogas rumah tangga, hingga pengairan berbasis sensor — tanpa harus menunggu bantuan besar dari pusat.
Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jateng, hingga 2025 lebih dari 2.100 desa telah memanfaatkan TTG, terutama di bidang pertanian, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, jumlah itu baru mencakup 25% dari total desa di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa akselerasi inovasi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Heri mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten mulai memasukkan indikator penggunaan TTG ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini agar pembangunan tidak lagi hanya dinilai dari besarnya anggaran atau panjangnya jalan yang dibangun, tetapi juga dari efisiensi sumber daya dan daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.
“Kalau kita ingin pembangunan yang berkelanjutan, ukurannya bukan seberapa tinggi gedungnya, tapi seberapa banyak warga yang mandiri dan bisa hidup layak dengan inovasi sederhana,” tutupnya.
