INDORAYA — Upaya penurunan angka stunting di Jawa Tengah dinilai belum cukup jika hanya dilihat sebagai isu gizi atau kesehatan. Di balik data yang menunjukkan perbaikan, masih tersimpan tantangan struktural yang lebih luas: kemiskinan, ketimpangan infrastruktur dasar, dan pendidikan keluarga.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa keberhasilan daerah dalam menurunkan stunting bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana setiap anak memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan sosial yang layak dan sehat.
“Kita tidak bisa mengobati stunting hanya dengan vitamin. Masalahnya kompleks — mulai dari sanitasi, pendidikan ibu, hingga kesejahteraan keluarga. Ini soal keadilan sosial,” ungkapnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Mei 2025 oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, prevalensi stunting di Jawa Tengah diperkirakan masih berada di kisaran 19–20 persen, dengan sekitar 485 ribu balita terdampak. Angka ini memang menurun dari 20,7 persen pada 2023, tetapi belum mencapai target provinsi sebesar 14 persen. Bagi Heri, capaian ini perlu dibaca dengan lebih hati-hati.
“Kita memang menurun secara statistik, tapi di lapangan banyak faktor sosial yang belum tertangani, terutama di desa miskin dan daerah padat penduduk,” jelasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam program penanganan, agar tidak berhenti di kegiatan seremonial atau pendataan teknis semata.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengaktifkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan lebih dari 8.600 desa/kelurahan.
Program lintas sektor seperti “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” dan “Jo Kawin Bocah” terus digalakkan, dengan fokus pada edukasi ibu hamil, pencegahan pernikahan dini, serta pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga prasejahtera.
Namun, Heri menilai program-program ini perlu diperkuat dengan perluasan intervensi sosial terpadu. Termasuk perbaikan akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan kader perempuan.
“Kita butuh gerakan sosial baru yang melibatkan semua pihak. DPRD siap mendukung dari sisi kebijakan dan pengawasan, tapi pelibatan masyarakat adalah kuncinya,” ujarnya.
Selain aspek kesehatan, Heri juga menyinggung pentingnya pembangunan ekonomi keluarga dalam menekan risiko stunting jangka panjang.
“Ibu-ibu yang punya usaha kecil dan ekonomi mandiri lebih mampu menjaga kesehatan anaknya. Jadi pemberdayaan perempuan juga bagian dari solusi stunting,” tambahnya.
Ia menegaskan, penurunan stunting harus dimaknai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh — bukan sekadar target angka tahunan.
“Kalau AKI (Angka Kematian Ibu) dan stunting turun, artinya akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga membaik. Itu tanda pembangunan kita berjalan ke arah yang benar,” pungkasnya.
