INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menekankan pentingnya pemerintah daerah dan dinas terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk selalu memperbarui data statistik kependudukan dan sosial kemasyarakatan.
Heri mengatakan, data yang akurat dan terkini menjadi kunci utama dalam merencanakan pembangunan daerah. Termasuk juga untuk memastikan program bantuan sosial dapat tersalurkan tepat sasaran.
“Data statistik yang valid dan diperbarui secara berkala sangat penting. Dengan data ini, kita bisa mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga pembangunan daerah bisa lebih terarah dan bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Heri.
Heri menjelaskan, salah satu kendala dalam implementasi program pembangunan adalah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat akibat data yang tidak akurat.
Hal ini berpotensi menyebabkan bantuan salah sasaran atau program pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan riil di masyarakat.
“Tanpa data yang akurat, kita hanya bekerja berdasarkan asumsi. Ini sangat berisiko dan tidak efektif,” katanya.
“Pembaruan data kependudukan, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan harus menjadi prioritas agar kebijakan yang dibuat lebih tepat dan berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Heri juga mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan BPS dalam melakukan pendataan yang komprehensif dan transparan.
Menurutnya, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pengumpulan serta pengolahan data dapat mempermudah proses pembaruan dan meningkatkan akurasi data.
“Era digital memungkinkan kita untuk melakukan pendataan lebih cepat dan efisien. Pemerintah daerah harus memanfaatkan teknologi untuk memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial secara berkala. Ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Heri menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pendataan.
Masyarakat diharapkan bersikap kooperatif dan transparan saat memberikan informasi agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Kolaborasi ini penting agar hasil pendataan sesuai dengan realitas di lapangan,” jelasnya.
Heri berharap pemerintah daerah bersama BPS dan dinas terkait dapat membangun sistem pendataan yang lebih baik, akurat, dan transparan. Dengan demikian, pembangunan daerah di Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan merata.
“Dengan data yang baik, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan setiap daerah secara spesifik. Pembangunan tidak boleh bersifat general atau asal-asalan. Setiap program harus berbasis data sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. [Adv-Indoraya]
