INDORAYA — Memasuki periode peningkatan intensitas hujan dan potensi cuaca ekstrem, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudyatmoko meminta pemerintah daerah memperkuat pemeriksaan infrastruktur dasar. Khususnya sistem drainase dan penerangan jalan umum (PJU), sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat.
Menurut Heri, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat ketika bencana terjadi. Pemeriksaan dan perawatan infrastruktur, terutama yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian warga, perlu dilakukan secara lebih sistematis.
“Drainase dan PJU sering dianggap urusan rutin, padahal ketika cuaca ekstrem datang, dua hal ini sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Heri di Semarang.
Ia menilai, genangan air akibat drainase yang tidak optimal kerap menjadi pemicu persoalan lanjutan. Mulai dari gangguan lalu lintas, kerusakan jalan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan.
Di sisi lain, PJU yang tidak berfungsi dengan baik akan memperbesar potensi bahaya, terutama saat hujan lebat disertai jarak pandang terbatas.
Dalam hal ini, Heri mendorong pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan, baik drainase yang kerap tersumbat maupun ruas jalan dengan penerangan minim. Menurutnya, langkah ini penting agar upaya perbaikan dan pemeliharaan tidak bersifat sporadis.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan setelah ada keluhan, tapi pemeriksaan berkala berbasis data dan kondisi lapangan,” tegasnya.
Selain infrastruktur teknis, Heri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Mulai dari dinas pekerjaan umum, perhubungan, hingga pemerintah tingkat bawah. Ia menilai, tanpa koordinasi yang solid, upaya mitigasi sering berjalan terpisah dan kurang efektif.
Dalam konteks kebijakan, Heri mengingatkan bahwa anggaran pemeliharaan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana, bukan sekadar belanja rutin. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
“Mitigasi bukan hanya soal tanggap darurat. Ia harus hadir dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan,” kata Heri.
Ia berharap, penguatan pemeriksaan drainase dan PJU dapat mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat dalam beraktivitas.
“Keselamatan publik harus menjadi titik berangkat. Kalau infrastruktur dasarnya terawat, risiko bisa ditekan sejak awal,” pungkasnya.
